NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori
NETRAL
× NETRAL
  • News
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Ekonomi
  • Memori

© Copyright 2026 NETRAL . All Right Reserved

News

  • Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Deddy Sitorus Usul Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Mulai Berkantor di IKN

  • Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 2026 memunculkan pertanyaan: apakah kebijakan ini benar-benar solusi untuk menekan konsumsi energi, atau sekadar langkah jangka pendek tanpa dampak signifikan?

    WFH ASN untuk Hemat BBM, Solusi Efektif atau Kebijakan Setengah Matang?

  • Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pengumuman resmi dijadwalkan berlangsung pada Selasa (31/3/2026).

    Tito Karnavian: Kebijakan WFH ASN Segera Diumumkan Pemerintah

Pemerintahan

  • IMG 5252

    ASN Makassar Belum WFA, Pemkot Tunggu Lampu Hijau Pusat

  • Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Deddy Sitorus Usul Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Mulai Berkantor di IKN

  • 70a88e39 60fb 4603 b837 acee686a9162

    Dari Ekonomi hingga Lingkungan, Sidrap Sapu Bersih Penghargaan di Era Syahar

Politik

  • IMG 5216

    Idrus Marham: Menteri Tak Mampu Terjemahkan Kebijakan Presiden Prabowo, Ganti Saja !

  • Seorang pemuda desa, Muhammad Yahya Muhaimin, menyatakan kesiapan dirinya untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Dusun Karya, Desa Marga Karya, Rabu (25/3/2026).

    Yahya Muhaimin Siap Bertarung di Pemilihan BPD, Usung Semangat Anak Muda

  • Ketua DPW Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani saat bersama Founder Basowa Group, Aksa Mahmud di acara Mubes KKDB, Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, 24 Maret 2026. (Dok Netral.co.id)

    Bupati Barru Akui Abdul Hayat Punya Senjata Politik

Olahraga

  • a7914e6b 3bd0 4001 b9ed 24c02a8c59bb

    Silaturahmi ke Camat, KKG PJOK Tallo Perkuat Sinergi Wujudkan Program Mulia

  • IMG 20260306 WA0073 copy 800x533

    Wali Kota Tasming, Bupati Pinrang Hingga Polres Resmikan Padel Royal Metro Sky

  • 838bb452 f165 45a4 8c4c 59d7125bdc3d

    Raditya Wakili PSM U-16 Ikut Program Ekkono di Spanyol

Tag Archives: KPK

Tenaga Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Raihan, mengaku pernah menerima pembayaran sebesar Rp200 juta dari terdakwa kasus pengamanan situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Adhi Kismanto. Uang itu disebut sebagai imbalan atas pembuatan aplikasi pelacak situs judi online bernama "Klandestin".

Tenaga Ahli KPK Ungkap Terima Rp200 Juta untuk Aplikasi Pelacak Judi Online di Sidang Kominfo

  • Nasional, Peristiwa
  • Kamis, 19 Juni 2025 - 08:20

Jakarta, Netral.co.id – Tenaga Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Raihan, mengaku pernah menerima pembayaran sebesar […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan pembelian sejumlah pesawat oleh mantan Gubernur Papua, mendiang Lukas Enembe. Selain satu unit jet pribadi yang sebelumnya telah diungkap ke publik, penyidik menduga terdapat pesawat lain yang dibeli menggunakan dana hasil tindak pidana korupsi.

KPK Telusuri Pembelian Pesawat Lain oleh Lukas Enembe, Kerugian Negara Capai Rp1,2 Triliun

  • Nasional, News, Peristiwa
  • Selasa, 17 Juni 2025 - 07:10

Jaksel, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan pembelian sejumlah pesawat oleh mantan […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan akan maraknya praktik-praktik koruptif di sektor pendidikan, terutama terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

KPK Soroti Potensi Korupsi di Sektor Pendidikan: Dana BOS hingga Jalur Masuk PPDB Rentan Disalahgunakan

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Senin, 16 Juni 2025 - 12:31

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan akan maraknya praktik-praktik koruptif di sektor […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang terhadap barang sitaan dari hasil penanganan perkara korupsi. Lelang yang dimulai Rabu (11/6) ini dilaksanakan secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, [lelang.go.id](https://www.lelang.go.id).

KPK Gelar Lelang Barang Sitaan: Rumah Mewah hingga Baju Sutra Rp5.700 Dilepas ke Publik

  • Nasional, Hukrim, News
  • Rabu, 11 Juni 2025 - 11:50

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang terhadap barang sitaan dari hasil […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 2, Jawa Barat. Pemeriksaan terbaru dilakukan terhadap Rita Susana Supriyanti, seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagai saksi kunci dalam perkara tersebut.

KPK Dalami Jejak Korupsi Proyek PLTU Cirebon 2, Tersangka Asal Korea Belum Ditahan Sejak 2019

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Rabu, 28 Mei 2025 - 12:16

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek Pembangkit Listrik […]

Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) melonjak tinggi. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan 76 persen responden menyatakan percaya pada institusi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin itu.

Survei: Kepercayaan Publik ke Kejagung Tertinggi, KPK Kian Tergeser

  • News, Nasional, Pemerintahan
  • Selasa, 27 Mei 2025 - 17:59

Jakarta, Netral.co.id – Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) melonjak tinggi. Survei terbaru Indikator Politik […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, **Suhartono**, terkait dugaan korupsi pengurusan **Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)**.

KPK Periksa Mantan Dirjen Ketenagakerjaan Terkait Dugaan Korupsi RPTKA

  • Nasional, News
  • Jumat, 23 Mei 2025 - 13:50

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja […]

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online tengah digodok oleh DPR RI guna merespons ketimpangan antara mitra pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator. RUU ini dirancang terpisah dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), karena dinilai memerlukan regulasi teknis tersendiri.

RUU Transportasi Online Didesak Rampung Cepat, Ojol Sindir DPR: UU KPK Saja Bisa Kilat!

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Kamis, 22 Mei 2025 - 20:09

Jakarta, Netral.co.id – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online tengah digodok oleh DPR RI guna […]

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk segera menyelidiki dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam praktik pengamanan situs judi online (judol).

Dugaan Jatah 50 Persen dari Situs Judol, Budi Arie Disorot: IM57+ Minta KPK dan Kejagung Bertindak

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Rabu, 21 Mei 2025 - 12:27

Jakarta, Netral.co.id – Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan […]

IMG 20250516 184201

KPK Apresiasi Gagasan Antikorupsi Gubernur Andi Sudirman di Rakor 2025

  • News, Pemerintahan
  • Jumat, 16 Mei 2025 - 15:42

Jakarta, Netral.co.id – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan […]

IMG 20250516 074332

Transparan dan Akuntabel, Pemerintah Kota Parepare Raih Penghargaan KPK

  • News
  • Jumat, 16 Mei 2025 - 07:49

Jakarta, Netral.co.id — Pemerintah Kota Parepare kembali mencatatkan capaian positif dalam penguatan tata kelola pemerintahan […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, **Suhartono**, terkait dugaan korupsi pengurusan **Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)**.

KPK Periksa Bupati Penajam Paser Utara Terkait Kasus Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Kamis, 15 Mei 2025 - 17:15

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor […]

IMG 20250515 154135

Uji Nurdin Tegaskan Komitmen Antikorupsi dalam Rakor Pemda Sulsel 2025

  • Nasional, News
  • Kamis, 15 Mei 2025 - 15:59

Jakarta, Netral.co.id – Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy atau yang akrab disapa Uji Nurdin, menegaskan […]

Memperingati Hari Raya Waisak 2569 BE yang jatuh pada Senin (12/5/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Buddha, menjadikan momen sakral ini sebagai pengingat pentingnya menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan Waisak, KPK Ajak Masyarakat Tanamkan Nilai Antikorupsi

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Senin, 12 Mei 2025 - 16:20

Jakarta, Netral.co.id – Memperingati Hari Raya Waisak 2569 BE yang jatuh pada Senin (12/5/2025), Komisi […]

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank tengah disorot tajam setelah sederet skandal korupsi dan kredit macet mencuat ke publik.

LPEI Jadi Lumbung Korupsi? Kredit Macet, Uang Zakat, dan Skandal Ekspor Fiktif

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Kamis, 8 Mei 2025 - 14:27

Jakarta, Netral.co.id – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank tengah disorot tajam setelah […]

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mempersilakan masyarakat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Status Petinggi BUMN Dipertanyakan, DPR Persilakan Uji UU ke Mahkamah Konstitusi

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Rabu, 7 Mei 2025 - 13:22

Jakarta, Netral.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mempersilakan masyarakat mengajukan uji materi […]

Kader PDIP sekaligus mantan narapidana kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri, kembali absen dari sidang lanjutan perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ini merupakan kali ketiga Saeful mangkir dari panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saeful Bahri Tiga Kali Mangkir dari Sidang Hasto, Kesaksian Kunci Terkait “Perintah Ibu” Masih Misterius

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Rabu, 7 Mei 2025 - 13:12

Saeful BahriJakarta, Netral.co.id – Kader PDIP sekaligus mantan narapidana kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri, […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rotasi jabatan struktural dengan menunjuk Tessa Mahardika sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan menggantikan Endar Priantoro, yang kini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Dengan penunjukan tersebut, Tessa tak lagi menjabat sebagai juru bicara KPK.

Tessa Mahardika Diangkat Jadi Plt Direktur Penyelidikan KPK, Budi Prasetyo Gantikan Posisi Jubir

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Rabu, 7 Mei 2025 - 12:46

Jakarta, Netral.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rotasi jabatan struktural dengan menunjuk Tessa Mahardika […]

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyayangkan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang merevisi UU BUMN.

Eks Penyidik KPK Sesalkan UU BUMN Baru: Direksi dan Komisaris Tak Lagi Dianggap Penyelenggara Negara

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Rabu, 7 Mei 2025 - 12:31

Jakarta, Netral.co.id – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyayangkan pengesahan Undang-Undang […]

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

KPK Sambut Dukungan Presiden Prabowo Terhadap RUU Perampasan Aset: Perkuat Upaya Pengembalian Kerugian Negara

  • Nasional, News, Pemerintahan
  • Senin, 5 Mei 2025 - 13:09

Jakarta, Netral.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyambut baik komitmen Presiden […]

Load More

Pendidikan

  • IMG 5236

    Malam Ini, Alumni Unhas Gelar Halalbihalal di Red Corner Makassar

  • Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan.

    Hadiri Syawalan Muhammadiyah, Gubernur Sulsel Apresiasi Peran Strategis dalam Pengembangan SDM

  • a8156245 006f 4eaa 92e5 49f605a09277

    Film “TEKAD” Menggema di Halal Bihalal UMI, Angkat Hak Pendidikan Anak

Terpopuler

  • 01

    Pengelolaan Dana Desa 20 Persen untuk Ketahanan Pangan di Soriutu Disorot

  • 02

    Operasi Epic Fury dan Hitung-hitungan Biaya Perang AS di Iran

  • 03

    Momen Sejarah di Era Bupati Syahar, Salat Id Sidrap Kembali ke Stadion Ganggawa

  • 04

    Operasi Intelijen di Balik Tewasnya Ali Khamenei

  • 05

    Dari Pengasingan, Reza Pahlavi Klaim Republik Islam Berakhir

  • 06

    Media Iran Sebut Ali Khamenei Tewas dalam Serangan, Situasi Masih Simpang Siur

  • 07

    Pemerintahan Uji-Sah Raih Penghargaan Pelayanan Publik

  • 08

    Operasi “Epic Fury”: AS Gempur Iran, Korban Jiwa Bertambah dan Status Perang Dipertanyakan

  • 09

    Pemerintah Batasi Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 28 Maret 2026

  • 10

    Sosialisasi Program MBG di Manggeasi Diwarnai Miskomunikasi, Warga Pertanyakan Porsi dan Transparansi Anggaran

Terkini

  • IMG 5252
    ASN Makassar Belum WFA, Pemkot Tunggu Lampu Hijau Pusat
  • Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Deddy Sitorus Usul Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Mulai Berkantor di IKN
  • 70a88e39 60fb 4603 b837 acee686a9162
    Dari Ekonomi hingga Lingkungan, Sidrap Sapu Bersih Penghargaan di Era Syahar
  • Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 2026 memunculkan pertanyaan: apakah kebijakan ini benar-benar solusi untuk menekan konsumsi energi, atau sekadar langkah jangka pendek tanpa dampak signifikan?
    WFH ASN untuk Hemat BBM, Solusi Efektif atau Kebijakan Setengah Matang?
  • Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pengumuman resmi dijadwalkan berlangsung pada Selasa (31/3/2026).
    Tito Karnavian: Kebijakan WFH ASN Segera Diumumkan Pemerintah
  • 1fba9dc8 a25e 425c 91c9 af69f0f1f8de
    Resmikan Showroom Motoplex, Wali Kota Appi: Penjualan Motor Harus On The Road untuk Dukung PAD Makassar
  • Beranda
  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© Copyright 2026 NETRAL . All Right Reserved