Makassar, Netral.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam menangani polemik izin tambang di Raja Ampat. Pernyataan itu disampaikannya saat kegiatan reses di Kota Parepare, Selasa, 10 Juni 2025.

“Kami sangat mengapresiasi langkah proaktif Pak Menteri ESDM yang turun langsung ke lapangan menyikapi isu pertambangan di Raja Ampat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan,” kata Taufan.

Taufan secara khusus menyoroti keputusan Bahlil mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menuai kontroversi di kawasan tersebut. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk ketegasan dan keberanian, mengingat izin-izin tersebut diterbitkan sebelum Bahlil menjabat Menteri ESDM.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir, dan punya keberanian untuk mengevaluasi serta menertibkan tata kelola pertambangan demi kepentingan jangka panjang,” ujarnya.

Baca Juga : Negara Absen di Raja Ampat: Saat Surga Laut Menanti Kehancuran

Menurut Taufan, kehadiran langsung Menteri ESDM ke lokasi tambang penting dilakukan untuk merespons keresahan publik dan memastikan pengambilan kebijakan berbasis data.

Taufan, yang sebelumnya juga mengunjungi Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, memastikan bahwa kawasan wisata di Raja Ampat tetap aman dan tidak terdampak. Ia menyebut masyarakat setempat sangat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

“Ekosistem laut sangat dijaga. Bahkan aktivitas menangkap ikan di wilayah wisata itu dilarang keras. Masyarakat di sana memandang alam sebagai ibu kandung sendiri,” kata Taufan.

Ia juga menegaskan bahwa area pertambangan yang dipersoalkan berjarak lebih dari 40 kilometer dari pusat pariwisata Raja Ampat, dan merupakan kawasan tambang yang telah ditetapkan sejak lama.

“Lokasi tambang itu bukan berada di area destinasi wisata. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan,” tambahnya.

Taufan berharap langkah cepat Menteri ESDM ini bisa menjadi contoh bagi kementerian atau lembaga lain dalam merespons isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan dan kepentingan publik secara luas.