Bantaeng, Netral.co.id – Polemik jabatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Eremerasa tidak hanya memicu gelombang protes publik, tetapi juga membuka indikasi pecah kongsi atau retaknya hubungan politik antara Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng.

Di hadapan massa aksi, Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin atau yang akrab disapa Uji Nurdin, menegaskan bahwa Suwardi akan diberhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai Direktur PDAM.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat Bupati menemui peserta aksi di sebuah cafe, Kamis (16/4/2026), sebagai tindak lanjut dari unjuk rasa yang sebelumnya digelar oleh aliansi masyarakat.

“Kita laksanakan sesuai regulasi. Kita menunggu habisnya masa jabatan SK Bupati tentang pemberhentian sementara, dan selanjutnya saya akan memberhentikan Suwardi secara permanen,” tegasnya.

Pertemuan antara sejumlah aktivis dengan Bupati Uji Nurdin. (Sumber: WAG Kopi Panas)
Namun, di balik kepastian sikap tersebut, muncul dinamika internal yang tak kalah menjadi sorotan. Bupati secara terbuka menyesalkan pernyataan Wakil Bupati yang sebelumnya menyebut Suwardi akan kembali menjabat sebagai Direktur PDAM.

Perbedaan pernyataan ini dinilai bukan sekadar miskomunikasi, melainkan mengindikasikan adanya disharmoni di level pimpinan daerah.

Situasi tersebut memperkuat dugaan publik terkait adanya “pecah kongsi” antara dua pucuk pimpinan Kabupaten Bantaeng, terlebih karena pernyataan yang saling bertolak belakang disampaikan secara terbuka ke ruang publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat sekaligus mengganggu konsistensi kebijakan daerah, khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyangkut pelayanan publik.

Bupati Uji Nurdin menilai pernyataan sepihak tersebut tidak sejalan dengan upaya pembenahan manajemen di tubuh Perumda Tirta Eremerasa, yang saat ini tengah menjadi sorotan.

Di sisi lain, ia justru mengapresiasi kritik yang datang dari kalangan mahasiswa dan pemuda yang turut mengawal isu ini.

“Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kritik. Ini menjadi masukan penting bagi kami dalam memperbaiki tata kelola,” ujarnya.

Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Idris Reformasi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal komitmen Bupati hingga keputusan pemberhentian permanen benar-benar direalisasikan.