Aceh, Netral.co.id – Ratusan santri dan ulama pesantren tradisional (teungku dayah) di Kabupaten Aceh Barat menggelar doa dan zikir bersama di Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh, Senin (16/6/2025). Aksi spiritual ini sebagai bentuk dukungan moral terhadap Pemerintah Aceh yang tengah memperjuangkan empat pulau yang kini ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Zikir dan doa bersama yang kami lakukan ini untuk Bapak Gubernur Aceh Muzakir Manaf, agar beliau selalu diberikan kemampuan dan kesehatan untuk mempertahankan kedaulatan Aceh,” ujar Teungku Bachtiar, koordinator aksi yang juga anggota DPRK Aceh Barat, dikutip dari Antara.

Baca Juga: Prabowo Turun Tangan Selesaikan Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumut

Aksi ini merupakan respons terhadap terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang sebagai wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.

Keempat pulau tersebut selama ini berada di kawasan perairan Aceh, tepatnya di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Teungku Bachtiar menegaskan bahwa masyarakat Aceh, khususnya kalangan pesantren, tidak rela keempat pulau tersebut berpindah tangan.

“Jangankan pulau, sejengkal pun tanah Aceh tidak akan kami berikan ke provinsi lain,” tegasnya.

Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tidak mengambil kebijakan yang berpotensi memicu ketegangan di Aceh.

“Aceh sudah damai. Jangan memancing suasana dengan menggerogoti bumi Aceh. Pemerintah RI dan GAM sudah lama berdamai. Jangan lukai perdamaian itu,” ujarnya.

Santri dan teungku dayah di Aceh Barat juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan polemik ini secara arif dan bijaksana.

Sementara itu, tokoh masyarakat Aceh H. Ramli MS turut menyerukan agar pemerintah pusat segera menuntaskan persoalan ini demi menjaga stabilitas di daerah.

“Kami berharap empat pulau tersebut kembali menjadi milik Aceh. Jangan ada kebijakan yang membuat masyarakat gaduh,” katanya.

Baca Juga: DPR Desak Presiden Prabowo Beri Sanksi untuk Mendagri atas Konflik Empat Pulau Aceh-Sumut

Ramli MS menyebut, kehidupan masyarakat Aceh selama ini sangat aman dan kondusif. Namun, keputusan pengalihan wilayah tersebut dinilai telah mengganggu ketenangan warga dan menimbulkan keresahan luas.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo mampu menyelesaikan masalah ini secara adil demi menjaga keutuhan dan kehormatan wilayah Aceh.