banner 10250x250
Hukrim  

Pemkot Makassar Selamatkan Ribuan Aset Dari Tangan Mafia

Netral.co.id
Dinas Pertanahan Kota Makassar segera menertibkan Fasum (Fasilitas Umum) yang ada di CCR. Dok Humas Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Netral.co.id, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar selamatkan ribuan aset dari bahaya tangan-tangan mafia.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Akhmad Namsum kepada awak media, Senin 12 Desember 2022.

Menurut dia, masih ada 4000 aset Pemerintah Kota Makassar yang belum bersertifikat. Hal tersebut menjadi tugas besar bagi Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pertanahan.

Dari 4.600 aset yang tercatat di Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, hanya 600 yang memiliki sertifikat.

Ditakutkan, ini menjadi peluang oknum tertentu menyerobot lahan milik pemeritnah. “Dari 4.600 aset yang tercatat sudah ada 600 yang bersertifikat. Artinya masih ada sekitar 4000 yang belum memiliki alas hak,” ujarnya.

Namsum-sapaannya mengakui, progres pensertifkatan aset dari tahun ke tahun sangat lamban. Sejak berdirinya Dinas Pertanahan Kota Makassar pada 2017 lalu, baru 37 aset yang disertifkatkan.

Namun saat diberi amanah memimpin Dinas Pertanahan pada awal Januari 2022, penerbitan alas hak terhadap aset pemerintah menjadi fokusnya.

“Sebelumnya urusan Pertanahan ada di bebrapa OPD. Dari 4 ribu lebih, sebagian besar adalah jalanan, fasum- fasos, sekolah masjid,” ungkapnya.

Tahun ini, Dinas Pertanahan menarget 80 aset untuk disertifkatkan hingga akhir tahun. Progresnya lumayan bagus, dimana pada HUT Kota Makassar 9 November lalu ada 23 aset yang berhasil diamankan.

Sehingga total aset yang bersertifikat pada saat itu sudah 40 lebih. Ia berharap, 80 sertifikat tersebut bisa terpenuhi bahkan melampaui target yang direncanakan.

“Kita harap bisa capai target bahkan lebih, karena dalam waktu dekat akan ada lagi sertifikat yang akan terbit dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),” urainya.

Dalam waktu dekat, sertifikat lahan di Karebosi akan terbit. Dua pekan lalu BPN telah melakukan pengukuran atas usulan dari Dinas Pertanahan.
“Semoga segera terbit (sertifikatnya) karena pak wali akan mempercantik karebosi untuk difungsikan lebih baik,” pungkasnya.