Kalimantan Timur, Netral.co.id – Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang menjadi simbol kemajuan masa depan Indonesia. Namun, di balik deru alat berat dan janji kota pintar yang ramah lingkungan, muncul kenyataan lain yang membayangi: praktik prostitusi daring kian menjamur di sekitar kawasan proyek IKN.

Masalah ini menambah daftar panjang persoalan sosial dan teknis yang selama ini membelit pembangunan IKN mulai dari banjir, keterbatasan infrastruktur dasar, sulitnya menjaring investasi asing, hingga kini, ancaman penyakit sosial berupa praktik prostitusi digital.

“Ada laporan praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN yang disampaikan masyarakat dan pemerintah desa,” ungkap Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, Minggu (26/5/2025).

Menumpang Geliat, Membangun Jaringan

Modusnya sederhana tapi efektif. Para pelaku datang dari luar daerah Jawa, Makassar, Balikpapan, dan kota-kota lain kemudian menyewa kamar penginapan atau hotel di wilayah IKN. Mereka mengaktifkan aplikasi, menyebarkan tarif dan foto melalui pesan singkat, lalu menunggu pelanggan datang.

“Setelah ditangkap dan dimintai keterangan, para pelaku biasanya kami pulangkan ke daerah asalnya,” ujar Bagenda.

Namun, tindakan ini tak menghentikan praktik serupa muncul kembali. Seolah berganti shift, para pelaku baru terus berdatangan, memanfaatkan padatnya arus pendatang dan lemahnya pengawasan di wilayah yang tengah bertransformasi.

Otorita IKN Ada, Tapi Penertiban Masih di Tangan Daerah

Secara administratif, pengawasan sosial dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) masih berada di tangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, kendati kawasan tersebut sudah termasuk wilayah kerja Otorita IKN.

“Kami sudah lakukan pantauan sejak tiga bulan lalu. Tapi memang perlu upaya bersama, karena wilayah ini kompleks secara kewenangan,” kata Bagenda menjelaskan posisi Satpol PP.

Baca Juga: Prostitusi Daring Mengintai IKN: Tantangan Baru di Tanah Nusantara

Patroli rutin dilakukan, namun belum cukup menghalau arus praktik prostitusi yang kini makin sistematis dengan teknologi. Apalagi, daya tarik IKN sebagai ‘wilayah peluang’ telah menarik aneka motif migrasi, termasuk untuk aktivitas ilegal.

Bayang-Bayang di Tengah Cita-Cita

Prostitusi daring bukan hanya persoalan moral atau pelanggaran hukum semata, tapi juga sinyal lemahnya sistem sosial di tengah proses pembangunan raksasa. Ketika ruang kosong muncul, dan peraturan belum kokoh berdiri, pelanggaran mudah mengisi celah.

“Ini penyakit sosial yang harus kita waspadai bersama. Kalau tidak diantisipasi sejak dini, bisa jadi masalah serius ke depannya,” ucap seorang tokoh masyarakat di Sepaku, yang enggan disebutkan namanya.

Masyarakat berharap pengawasan sosial dan penegakan hukum bisa selangkah lebih cepat dari praktik-praktik ilegal yang muncul. Karena IKN bukan sekadar kota baru ia adalah simbol masa depan bangsa.

Praktik prostitusi daring di sekitar IKN bukan sekadar cerita kriminal, tapi refleksi dari tantangan integrasi sosial dan tata kelola dalam megaproyek nasional. Apakah IKN siap menjadi kota masa depan jika belum mampu menjamin ketertiban hari ini?