Jakarta, Netral.co.id – Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengkritisi langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dinilai mulai melenceng dari tujuan awal pembentukannya.

Menurut Bhima, Danantara seharusnya fokus mengelola dividen dari BUMN yang sehat untuk menciptakan nilai tambah investasi secara berkelanjutan.

“Tujuan awal pembentukan Danantara adalah untuk mengelola dividen BUMN agar nilainya semakin besar melalui investasi yang bijak,” ujar Bhima dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

Baca Juga: Mengenal BPI Danantara Mirip Peran Temasek Holding di Singapura

Bhima mengingatkan bahwa beberapa anak usaha BUMN saat ini tengah menghadapi persoalan keuangan serius. Ia menyarankan agar Danantara tidak turut mengelola aset yang tergolong bermasalah karena akan mencampuradukkan antara aset produktif dan non-produktif.

“Jika semua aset BUMN digabungkan, termasuk yang dalam kondisi sakit, justru akan menurunkan potensi return dan berisiko menimbulkan beban keuangan di masa depan,” tegas Bhima.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa ketidaktepatan dalam pengelolaan ini akan menghambat masuknya investasi asing.

Menurutnya, investor yang ingin melakukan kerja sama atau joint venture pasti akan mempertimbangkan tingkat risiko aset yang dikelola oleh Danantara.

Baca Juga: BPI Danantara, Pengelola Ratusan Triliun Uang Negara, Struktrur Kepengurusan Akan Diumumkan Pekan Depan

“Kalau BUMN yang bermasalah justru dimasukkan, jangan harap investor besar mau masuk. Profil risiko Danantara akan dipertanyakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa seluruh BUMN akan berada di bawah pengelolaan BPI Danantara, bukan hanya 7 atau 13 perusahaan dengan dividen besar.

Meski demikian, keputusan strategis seperti penggabungan atau penutupan BUMN tetap berada di tangan Kementerian BUMN.

“Kewenangan untuk merger atau menutup BUMN tetap di kementerian. Tapi Danantara akan berperan dalam proses kajian sebagai mitra operasional,” jelas Erick.

Baca Juga: Luhut Janji Akan Kelola Profesional dan Transparan Danantara

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memisahkan fungsi kebijakan dan operasional di lingkungan BUMN, namun Bhima mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.