Netral.co.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berkomitmen untuk mereformasi tata kelola sektor pertambangan melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan proses perizinan.
Dalam acara CNN Indonesia Business Summit yang digelar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Jumat 20 Desember 2024, Bahlil menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsumsi penduduk, investasi, nilai ekspor-impor, dan belanja pemerintah.
Dengan kontribusi konsumsi penduduk mencapai 53%, sektor investasi dinilai memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Salah satu langkah strategis yang ditekankan Bahlil adalah mendorong hilirisasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.
Baca Juga : Silaturahmi Bersama Bahlil, Taufan Pawe Sebut Sosok Berkinerja Baik dan Amanah
“Investasi harus diarahkan ke sektor yang relevan dan sedang menjadi tren, seperti hilirisasi. Maka, perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk mendorong efisiensi,” ujar Bahlil.
Ia menyoroti bahwa kementeriannya telah melakukan langkah revolusioner, seperti memangkas durasi penyelesaian perizinan di sektor panas bumi dari dua tahun menjadi kurang dari satu tahun. Sementara di sektor pertambangan, percepatan perizinan dan penyederhanaan regulasi telah menjadi prioritas.
“Dulu pengurusan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) itu rumit, sekarang lebih sederhana. Kami bahkan mengatur perizinan untuk lebih dari satu tahun,” jelasnya seperti dilansir CNN Indonesia.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral menjadi fokus utama, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi, menarik lebih banyak investasi, dan memberikan pelayanan publik yang optimal.
Baca Juga : KPK Diminta Ambil Alih Dugaan Tipikor UIN Dari Polda Sulsel, HMI :Tidak Ada Mimpi Indah Bagi Koruptor
Bahlil juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi, yakni tumpang tindih perizinan. Saat ini terdapat lebih dari 129 izin yang harus diurus untuk kegiatan eksplorasi.
“Proses izinnya sebenarnya sudah bagus, tapi kecepatan pelayanannya yang kurang. Kami sedang mencari solusi untuk memperbaiki service level agreement ini,” ungkapnya saat ditemui di Kementerian ESDM.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Bahlil berharap sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Comment