Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi–Aliyah) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Sangkarrang. Fokus ini akan masuk dalam agenda utama efisiensi anggaran Kota Makassar pada tahun 2025 mendatang.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin, 5 Mei 2025.

“Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tapi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan,” tegas Munafri dalam forum yang turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran Forkopimda, dan anggota DPRD Kota Makassar.

Baca Juga : Wali Kota Munafri Kunjungi Empat Pulau Terluar Milik Kota Makassar, Berdialog dengan Warga

Menurut Munafri, pengalihan anggaran dari belanja-belanja yang tidak mendesak akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti listrik dan transportasi antar-pulau, yang dinilai masih minim dan memprihatinkan. Ia menyebut, di beberapa pulau terluar, pasokan listrik hanya tersedia selama 3–4 jam per hari.

“Tahun 2025, anggaran akan difokuskan pada peningkatan akses listrik, infrastruktur publik, dan konektivitas di wilayah pesisir dan kepulauan,” ujarnya.

Munafri menambahkan, pelaksanaan Musrenbang kali ini di ruang terbuka merupakan wujud komitmen terhadap transparansi dan keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk menjawab tantangan seperti banjir, kemacetan, serta ketimpangan sosial dan wilayah.

Sebagai kota strategis di kawasan timur Indonesia dan penyangga Ibu Kota Nusantara, Munafri menilai Makassar harus mengambil peran penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga : Melinda Aksa Akan Kenalkan Produk UMKM Lokal Makassar di APEKSI

“Pembangunan Kota Makassar harus inklusif dan adil, tanpa diskriminasi antara wilayah daratan dan kepulauan. Semua warga berhak mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan,” imbuhnya.

Munafri juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan utama dalam menyusun rencana kerja, dan menanggalkan ego sektoral demi terwujudnya pembangunan yang menyeluruh.

“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi arah masa depan kota. Ini harus dikawal bersama demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.