Dompu, Netral.co.id – Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kini memasuki tahap pembahasan serius di tingkat nasional. Usulan ini melibatkan lima wilayah administratif yang saat ini berada di bawah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Jika disetujui, total luas wilayah provinsi baru ini mencapai sekitar 15.391,2 kilometer persegi dengan populasi lebih dari 1,6 juta jiwa.

Dua Kota Jadi Kandidat Ibu Kota

Terdapat dua wilayah yang menjadi kandidat kuat ibu kota PPS, yaitu Sumbawa Besar dan Kota Bima. Sumbawa Besar dikenal sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Sumbawa dan memiliki letak geografis strategis.

Sementara Kota Bima berperan sebagai pusat ekonomi di bagian timur Pulau Sumbawa. Penentuan ibu kota masih dalam proses pertimbangan, dengan fokus pada kesiapan infrastruktur dan administratif.

Dukungan Politik dan Progres Terkini

Dukungan terhadap pembentukan PPS datang dari berbagai tokoh nasional, termasuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Ia menyebut PPS sebagai prioritas dalam daftar daerah otonomi baru (DOB) yang perlu segera direalisasikan.

Baca Juga : Provinsi Pulau Sumbawa: Harapan Rakyat atau Ilusi Elite?

Usulan PPS saat ini sedang dalam proses kajian akhir di Kementerian Dalam Negeri dan telah dibahas di DPR RI. Pulau Sumbawa juga termasuk dalam 32 daerah yang masuk dalam daftar calon DOB yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Tiga Alasan Utama Pemekaran

Adapun alasan utama pemekaran ini meliputi:

Pemerataan Pembangunan: Mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur NTB.

Efisiensi Administrasi: Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Penguatan Identitas Lokal: Memberikan ruang bagi masyarakat Pulau Sumbawa untuk membangun secara mandiri sesuai potensi daerah.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Meski dukungan politik cukup besar, pembentukan PPS menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan infrastruktur pemerintahan, keterbatasan sumber daya manusia aparatur sipil negara, serta proses hukum dan regulasi yang ketat sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dengan perencanaan matang dan komitmen politik yang kuat, Provinsi Pulau Sumbawa diharapkan dapat menjadi tonggak baru bagi kemajuan wilayah timur NTB serta mempercepat pemerataan pembangunan nasional.