Jakarta, Netral.co.id – Mantan Wali Kota Parepare dua periode yang kini menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Kompleks DPR RI, Senayan, Rabu (12/2/2025), Taufan menyoroti dampak penerimaan PPPK terhadap keuangan negara.

“Penerimaan PPPK ini benar-benar menjadi beban bagi negara,” ujarnya.

Menurut Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan tersebut, penambahan jumlah PPPK berkontribusi pada meningkatnya beban anggaran, terutama dalam konteks efisiensi keuangan.

Ia menekankan perlunya penerapan manajemen yang lebih baik di setiap kementerian dan lembaga agar kebijakan efisiensi tidak sekadar berujung pada pemangkasan anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh.

“Saya berpendapat bahwa persoalan efisiensi harus diterjemahkan berdasarkan kemampuan manajerial di masing-masing kementerian dan lembaga. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dampaknya juga linear ke daerah,” pungkasnya.