Netral.co.id, Makassar – Penurunan angka stunting menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Makassar. Penjabat Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar-sektor untuk mencapai target nol stunting di Kota Makassar.

“Program Percepatan Penurunan Stunting ini adalah program lintas sektor yang harus dikerjakan secara bersama-sama oleh berbagai dinas terkait melalui koordinasi yang terencana, terstruktur, dan logis,” ujar Firman dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Makassar, Kamis 12 September 2024. Firman juga berharap agar semua tingkat pemerintahan, baik kecamatan maupun kelurahan, dapat bersinergi untuk mengurangi prevalensi stunting di Makassar.

Baca Juga : Dinkes Makassar Pastikan Tidak Ada Warga Teridentifikasi Cacar Monyet

Rakor ini digelar menjelang pelaksanaan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) pada September 2024, di mana salah satu indikator utama survei adalah prevalensi stunting. Aksi nyata yang lebih konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas diperlukan, khususnya pada level keluarga, dengan fokus pada Kelurahan prioritas dan keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Makassar akan menjadi lokasi survei di 71 kelurahan di 15 kecamatan, wilayah dengan angka stunting tinggi yang akan menjadi representasi prevalensi stunting di kota tersebut. Firman juga menyoroti pentingnya intervensi pada posyandu untuk memperbaiki pemantauan pertumbuhan balita, termasuk keakuratan pengukuran dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu.

Baca Juga : Tips Menjaga Berat Badan Ideal Menurut Dinas Kesehatan Makassar

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menambahkan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan Tim TPPS yang melibatkan beberapa dinas, seperti Bapeda, Dinas Sosial, DP3A, dan DP2. Inovasi lain, seperti program “1 kepala SKPD memantau 2 anak stunting,” telah diterapkan untuk memastikan asupan gizi anak-anak terpenuhi.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga telah bekerja sama dengan Kementerian Agama agar calon pengantin yang datang ke KUA juga mendapat edukasi kesehatan dan imunisasi di puskesmas. Di tingkat puskesmas, intervensi rutin dilakukan setiap bulan untuk memastikan penanganan stunting berjalan optimal di lapangan.