Jakarta, Netral.co.id – Lonjakan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Ibu Kota menjadi sorotan tajam Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim. Ia mendesak Gubernur Pramono Anung untuk segera mengambil langkah strategis guna mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

“Fenomena ini bukan hanya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi warga, tetapi juga mengancam naiknya angka pengangguran dan memperlebar kesenjangan sosial di Jakarta,” kata Nur Afni dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (11/5/2025).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Satgas PHK Hadapi Ancaman Pemutusan Kerja Massal

Nur Afni menilai meningkatnya jumlah PHK mencerminkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan serta iklim usaha di Jakarta. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak boleh sekadar menjadi penonton, melainkan harus hadir dengan solusi nyata yang berpihak pada rakyat.

Sebagai langkah konkret, Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemprov membuka lebih banyak lapangan kerja strategis di sektor digital, ekonomi kreatif, energi terbarukan, serta memperluas program padat karya berbasis komunitas.

“Pelatihan ulang atau reskilling juga penting untuk membantu pekerja terdampak agar bisa beradaptasi dengan pasar kerja yang semakin kompetitif,” ujarnya.

Ia mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern di setiap kecamatan dan kelurahan, dengan fokus pada keterampilan berbasis tren pasar seperti konten kreator, animasi, hingga pelatihan bersertifikat lainnya.

Selain itu, Pemprov juga didorong memberikan dukungan modal dan pembinaan untuk pelaku UMKM, menyelenggarakan job fair terintegrasi, serta menyediakan layanan konseling 24 jam bagi pekerja muda korban PHK.

Dorongan ini datang menyusul laporan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang mencatat adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 41,62 ribu orang di tahun 2025.

Baca Juga:Presiden Prabowo Turun Tangan Urus PHK Massal PT Sritex

Namun, dari jumlah tersebut, hanya 30,82 ribu yang berhasil terserap pasar kerja. Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hidayat, menyebut angka ini turut memicu bertambahnya penduduk miskin sebanyak 10,8 ribu jiwa.

“Angkatan kerja kita saat ini mencapai 5,47 juta orang. Yang bekerja hanya 5,14 juta. Ada penurunan sebanyak 338 ribu pekerja,” ungkap Nurul, Selasa (6/5/2025).

Kondisi ini menjadi ujian serius bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang saat masa kampanye Pilkada lalu menjanjikan penciptaan 500 ribu lapangan kerja baru.

“Saya realistis. Saat debat kemarin, saya sampaikan bahwa target kami membuka 500 ribu lapangan kerja. Karena saat ini Jakarta punya sekitar 354 ribu pengangguran, dan 52 ribu orang telah di-PHK hingga Oktober,” ujar Pramono dalam pertemuan bersama warga Kebayoran Lama, 29 Oktober 2024.