Jeneponto, Netral.co.id – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, kelompok pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Jeneponto menggelar aksi demonstrasi, Rabu (28/10/2026).

Aksi yang mengusung tema “Seruan Aksi Sumpah Pemuda: Perjuangkan BPJS Gratis untuk Masyarakat Jeneponto” tersebut menyasar tiga instansi, yakni Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri Jeneponto, dan Dinas Pendidikan.

Jenderal Lapangan, Marwan, mengatakan momentum Sumpah Pemuda tidak boleh hanya diperingati secara seremonial.

“Momentum Sumpah Pemuda tidak boleh hanya diperingati melalui kegiatan seremonial. Semangat persatuan dan perjuangan pemuda harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujarnya.

Salah satu tuntutan utama massa adalah percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Jeneponto. Massa mendesak Pemerintah Kabupaten Jeneponto menjamin akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan rentan.

Orator aksi, Edi Subarga, menilai banyak masyarakat kehilangan akses layanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi dan persoalan administrasi kepesertaan.

“BPJS gratis bagi masyarakat tidak mampu harus menjadi prioritas kebijakan sosial. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan justru terhambat karena tidak mampu membayar iuran,” kata Edi.

Massa juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi data peserta JKN yang tidak aktif, memperbaiki validitas data penerima bantuan, serta membuka informasi terkait jumlah peserta aktif, kebutuhan anggaran, dan target pencapaian UHC.

Selain isu kesehatan, massa juga menyoroti transparansi penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Mereka meminta penjelasan terkait dugaan pengalihan fungsi aset gudang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Massa juga meminta kejelasan penanganan pekerjaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2023-2024 dan pengadaan lampu jalan yang bersumber dari anggaran daerah, provinsi, maupun kementerian Tahun Anggaran 2024-2026.

Di sektor perlindungan sosial dan pendidikan, massa menuntut pemerintah memastikan masyarakat miskin tidak terabaikan dalam program bantuan sosial dan menjamin lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan.

Sementara di sektor pertanian, massa meminta Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto transparan dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2026.

Hingga aksi selesai, massa berharap Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan instansi terkait memberikan tanggapan terbuka dan tindak lanjut yang dapat dipantau masyarakat.