Koperasi Merah Putih dan Cita-Cita Kebebasan dari Jeratan Rentenir dan Pinjol

Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mendapat mandat sebagai penyalur berbagai komoditas bersubsidi. Produk-produk yang akan disalurkan mencakup elpiji 3 kilogram, minyak goreng, pupuk untuk petani desa, benih, hingga obat-obatan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Foto: dok)

Jakarta, Netral.co.id – Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa sebanyak 65.000 Kopdes telah resmi terbentuk di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah ini merupakan bagian dari program nasional yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa untuk mengurangi angka kemiskinan.

Dalam keterangannya, Ferry yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan Kopdes di seluruh desa dan kelurahan sebelum batas waktu akhir Mei 2025.

“Ini adalah pencapaian penting dan menjadi contoh inspiratif nasional dalam mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih,” kata Ferry dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musdesus di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat 30 Mei 2025.

Baca Juga : Koperasi Merah Putih Kalepadang: Pofesionalisme SDM dan Kebangkitan Ekonomi Kopra Desa

Ia menekankan bahwa pendirian Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi konkret untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus melindungi mereka dari praktik rentenir dan jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Tujuan utama kami adalah memberdayakan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Kopdes hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah ketergantungan pada pinjaman yang merugikan,” jelas Ferry.

Baca Juga : Kemenkop dan UKM Ingin Sulsel Kembali Jadi Provinsi Koperasi

Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis sebagai soko guru perekonomian nasional. Karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem koperasi yang kuat dan berkelanjutan.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, serta perwakilan dari Kantor Staf Presiden dan lembaga terkait lainnya.

Comment