Jakarta, Netral.co.id – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga non-pemerintahan yang digadang-gadang menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi nasional.

Namun, sorotan tajam muncul seiring kabar efisiensi anggaran negara sebesar Rp300 triliun yang diduga dialihkan untuk dikelola oleh Danantara.

Dalam pidato peluncuran di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025), Prabowo menegaskan bahwa Danantara adalah aset bangsa yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Danantara Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, transparan, dan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini milik anak dan cucu kita, generasi penerus bangsa,” tegas Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara. Ia menyebut lembaga ini sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi.

“Saya bangga dengan bangsa saya dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Danantara Indonesia. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dengan nama yang bermakna “energi kekuatan masa depan Nusantara,” Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan semata proyek pemerintah, melainkan warisan untuk generasi mendatang.

“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Ini adalah energi masa depan bagi Indonesia,” lanjutnya.

Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar menuju masa depan yang lebih cerah.

“Mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad. Percayalah, pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan. Kita akan menjadi negara maju, makmur, dan terhormat,” pungkasnya.

Namun, di tengah semangat peluncuran ini, muncul pertanyaan publik, apakah Danantara benar-benar menjadi warisan untuk anak cucu bangsa ataukah bagian dari ambisi politik Prabowo dan Gibran dalam membangun kekuatan ekonomi baru di luar struktur pemerintahan.