Oleh: Mulawarman
Jurnalis Senior

Jangan buru-buru menganggap Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang karib disapa Appi, melemah hanya karena dinamika politik di internal Partai Golkar.

Sebaliknya, jika Appi benar-benar mengambil langkah politik untuk meninggalkan Golkar, keputusan itu justru bisa menjadi momentum yang membuatnya jauh lebih leluasa. Bahkan, dalam kalkulasi politik Sulawesi Selatan, Appi bisa menjadi kekuatan yang lebih sulit dihadapi dibanding ketika masih berada di bawah bayang-bayang faksionalisme partai.

Appi bukan politisi yang lahir dari perjalanan pendek. Ia telah melewati dua kekalahan dalam kontestasi Pilkada Makassar. Pada 2018, ia menghadapi fenomena kotak kosong. Dua tahun kemudian, ia kembali kalah pada Pilkada 2020.

Namun, dua kekalahan tersebut tidak membuat Appi meninggalkan Makassar. Ia justru bertahan, membangun kembali kekuatan politiknya, mengambil alih posisi Ketua DPD II Golkar Makassar, dan merawat basis politik di akar rumput.

Hasilnya terlihat pada Pilkada 2024. Appi akhirnya memenangkan kontestasi dan dilantik sebagai Wali Kota Makassar pada Februari 2025.

Kemenangan itu bukan hanya mengantarkan dirinya ke kursi wali kota. Appi juga ikut mengangkat kembali posisi Golkar di Makassar dengan tambahan kursi di DPRD Makassar.

Artinya, Appi bukan sekadar penumpang dalam perjalanan politik Golkar. Ia memiliki basis, pengalaman, jaringan, dan elektabilitas yang dibangun melalui proses panjang.

Karena itu, terlalu sederhana jika Appi hari ini hanya dibaca sebagai politisi yang melemah karena dinamika perebutan kekuasaan di internal Golkar.

Justru sebaliknya, Appi telah memiliki modal politik yang cukup besar.

Sebagai wali kota di kota terbesar di kawasan Indonesia Timur, Appi merupakan aset politik yang sangat marketable. Posisi tersebut memberinya panggung, jaringan pemerintahan, akses politik, sekaligus ruang untuk terus membangun popularitas dan pengaruh.

Apalagi, karakter politik Appi berbeda dari tipikal birokrat yang selama ini banyak menghiasi kepemimpinan Makassar.

Latar belakangnya sebagai mantan penyiar radio, kemudian memimpin sejumlah korporasi di sektor otomotif, properti, dan jasa keuangan, membentuk gaya kepemimpinan yang relatif dekat dengan pendekatan manajemen modern.

Ia cenderung melihat persoalan kota melalui target dan eksekusi. Hal itu terlihat dari sejumlah fokus pemerintahannya, mulai dari penataan parkir liar, pedagang kaki lima, disiplin lalu lintas hingga persoalan persampahan.

Dalam konteks politik, karakter seperti ini menjadi modal penting. Sebab, Appi tidak hanya memiliki kendaraan partai, tetapi juga panggung pemerintahan yang bisa memperkuat citra dan basis politiknya.

Appi juga memiliki sejarah sebagai seorang pemenang.

Jauh sebelum memenangkan Pilwali Makassar 2024, ia pernah memimpin PSM Makassar dan membawa klub tersebut meraih dua gelar, yakni Piala Presiden dan Liga Indonesia.

Karena itu, Appi telah menjadi bagian dari romantisme Makassar. Namanya bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam percaturan politik.

Lalu bagaimana jika Appi benar-benar keluar dari Golkar?

Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Keluar dari Golkar tidak otomatis berarti berakhirnya karier politik Appi. Justru sebaliknya, langkah tersebut bisa menjadi momentum pembebasan politik.

Selama berada di Golkar, Appi harus berhadapan dengan dinamika internal, bayang-bayang faksi, serta kepentingan berbagai kelompok yang memiliki sejarah panjang di partai tersebut.

Jika keluar dan menemukan kendaraan politik yang memberikan ruang lebih besar, Appi bisa bergerak dengan lebih leluasa.

Sejumlah partai tentu memiliki kepentingan untuk mendekati figur seperti Appi.

Partai Demokrat, misalnya, telah menunjukkan keterbukaan. Gerindra juga menjadi opsi yang secara politik menarik, meski di sana terdapat figur-figur kuat lain yang memiliki basis dan jalur politik sendiri.

Namun, salah satu kemungkinan yang paling menarik adalah NasDem.

NasDem memiliki mesin politik yang kuat di Sulawesi Selatan dan Makassar. Jika kekuatan Appi bertemu dengan mesin politik NasDem, bukan tidak mungkin terbentuk konfigurasi politik baru yang sangat kuat di tingkat lokal.

Apalagi, hubungan antartokoh dan jejaring politik di Sulawesi Selatan selama ini begitu cair. Batas antara satu partai dan partai lainnya tidak selalu menjadi penghalang dalam membangun komunikasi politik.

Appi pun memiliki hubungan dengan sejumlah figur penting di Sulsel. Karena itu, perpindahan kendaraan politik tidak selalu harus dibaca sebagai perpindahan musuh dan kawan secara total.

Yang paling penting adalah kalkulasi kekuatan.

Appi hari ini adalah wali kota aktif. Ia memiliki pengalaman politik, basis elektoral, jaringan, serta kemampuan membangun komunikasi publik.

Maka, jika ia benar-benar keluar dari Golkar, jangan buru-buru membaca langkah tersebut sebagai kemunduran.

Bisa jadi justru sebaliknya.

Appi yang lepas dari Golkar mungkin akan menjadi Appi yang lebih bebas menentukan arah politiknya sendiri.

Dan politik selalu punya hukum sederhana: seorang pemain yang sudah terbiasa bangkit dari kekalahan, kemudian memiliki panggung kekuasaan dan kendaraan politik baru, tidak pernah boleh dianggap remeh.

Karena itu, jika ada yang menganggap Appi sedang melemah, mungkin mereka perlu melihat kembali perjalanan politiknya.

Dari dua kali kalah di Pilkada, bertahan di Makassar, membangun kembali kekuatan politik, hingga akhirnya menjadi Wali Kota Makassar.

Appi bukan politisi yang mudah tumbang.

Jika suatu hari ia benar-benar lepas dari Golkar, pertanyaannya bukan lagi apakah Appi masih kuat.

Pertanyaan yang lebih menarik adalah: seberapa besar kekuatan Appi ketika ia sudah tidak lagi dibatasi oleh kepentingan internal Golkar?

Bisa jadi, Appi yang lepas dari Golkar justru adalah Appi yang jauh lebih berbahaya.