Makassar, Netral.co.id – Viralnya potongan pidato Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, tentang aksi warga menanam pohon pisang di jalan rusak memunculkan beragam reaksi. Di media sosial, potongan video tersebut membentuk kesan bahwa gubernur antikritik dan tidak menghargai aspirasi masyarakat. Padahal, ketika pidato itu ditempatkan dalam konteks yang utuh, maknanya menjadi jauh berbeda.

Pidato tersebut disampaikan usai pemutaran video yang memaparkan capaian dan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2025. Salah satu program terbesar adalah perbaikan jalan sepanjang 1.400 kilometer melalui skema tahun jamak (multiyears) yang ditargetkan rampung pada 2027. Dari sisi skala, ini merupakan salah satu proyek infrastruktur jalan terbesar yang pernah dikerjakan pemerintah provinsi.

Pada saat yang sama, pemerintah juga menjalankan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 163 ribu meter di 39 daerah irigasi yang diproyeksikan melayani sekitar 54 ribu hektare lahan pertanian. Belum lagi pembangunan rumah sakit regional, layanan transportasi massal Trans Sulsel, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan perahu bagi nelayan, program rumah tidak layak huni, penyediaan air siap minum, bantuan UMKM, hingga layanan kesehatan bergerak ke wilayah kepulauan.

Dengan latar belakang tersebut, pesan utama gubernur sebenarnya adalah bahwa pemerintah sedang bekerja dan memiliki perencanaan pembangunan yang sedang berjalan. Dalam perspektif itu, aksi menanam pohon pisang di jalan rusak dipandang tidak lagi menjadi satu-satunya cara menarik perhatian pemerintah karena sejumlah proyek perbaikan telah masuk dalam agenda pelaksanaan.

Namun demikian, persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi.

Bagi masyarakat, menanam pohon pisang di jalan rusak bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk ekspresi atas rasa frustrasi setelah bertahun-tahun menghadapi infrastruktur yang membahayakan keselamatan dan menghambat aktivitas ekonomi. Ketika jalan rusak belum juga diperbaiki, aksi tersebut menjadi bahasa protes yang mudah dipahami publik.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran, tahapan perencanaan, serta skala prioritas yang menyebabkan seluruh ruas jalan tidak dapat diperbaiki secara bersamaan. Program pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu, terutama jika cakupan pekerjaannya mencapai ribuan kilometer.

Karena itu, polemik ini seharusnya tidak diposisikan sebagai pertentangan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berhak menjelaskan bahwa program perbaikan sedang berlangsung, sementara masyarakat juga berhak menyampaikan kritik terhadap kondisi jalan yang mereka hadapi setiap hari. Keduanya merupakan bagian dari ruang demokrasi.

Yang justru perlu menjadi perhatian adalah bagaimana informasi disampaikan kepada publik. Potongan video tanpa konteks dapat membentuk persepsi yang berbeda dari maksud sebenarnya. Di era media sosial, cuplikan berdurasi beberapa detik sering kali lebih cepat membentuk opini dibandingkan penjelasan utuh yang berdurasi beberapa menit.

Karena itu, media massa, pengelola media sosial, maupun para pengamat memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi secara utuh. Kritik terhadap pemerintah tetap penting sebagai bagian dari fungsi kontrol publik. Namun kritik yang dibangun di atas informasi yang terpotong justru berisiko melahirkan kesimpulan yang keliru dan memperlebar polarisasi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada seberapa baik narasi yang dibangun, melainkan pada seberapa cepat masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan. Sebaliknya, kualitas kritik publik juga ditentukan oleh sejauh mana kritik tersebut didasarkan pada fakta yang lengkap, bukan sekadar potongan informasi yang viral.