Serang, Netral.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu proyek sosial paling ambisius yang pernah dijalankan pemerintah. Tujuannya mulia: memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, menekan angka stunting, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha di daerah. Namun, sebagaimana lazimnya sebuah program berskala nasional, tantangan terbesarnya bukan hanya soal anggaran, melainkan tata kelola.

Demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Serang Bersatu (AMSB) di Kota Serang beberapa hari lalu semestinya dibaca dalam perspektif tersebut. Aksi itu bukan sekadar kritik terhadap individu atau lembaga tertentu, melainkan pengingat bahwa program sebesar MBG akan sangat bergantung pada kualitas pengawasannya.

Mahasiswa menyampaikan adanya informasi yang berkembang mengenai dugaan praktik gratifikasi dalam pelaksanaan Program MBG di Kota Serang. Dugaan tersebut dikaitkan dengan permintaan fee kepada pengelola limbah, mitra, maupun yayasan yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perlu ditegaskan, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dibuktikan melalui proses hukum. Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Namun dalam perspektif tata kelola pemerintahan, munculnya dugaan semacam ini sudah cukup menjadi alasan bagi institusi terkait untuk melakukan evaluasi secara terbuka dan menyeluruh.

Sebuah program publik tidak hanya dituntut bersih, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan publik. Ketika muncul persepsi adanya penyimpangan, respons yang dibutuhkan bukanlah pembelaan yang terburu-buru ataupun pembiaran, melainkan audit, klarifikasi, dan pemeriksaan yang independen. Transparansi bukan sekadar alat membantah tuduhan, melainkan cara menjaga legitimasi sebuah kebijakan.

Di sisi lain, tuntutan mahasiswa agar dilakukan rotasi berkala terhadap koordinator wilayah dan koordinator kecamatan juga menarik dicermati. Dalam administrasi publik, rotasi jabatan memang dikenal sebagai salah satu instrumen untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada sistem pengawasan yang menyertainya. Pergantian personel tanpa penguatan mekanisme kontrol hanya akan memindahkan persoalan dari satu tempat ke tempat lain.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sorotan terhadap pengelolaan limbah dapur SPPG. Isu ini kerap luput dari perhatian karena publik lebih banyak membahas distribusi makanan. Padahal, ribuan dapur yang beroperasi setiap hari tentu menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Tanpa sistem pengelolaan yang jelas, program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup justru berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.

Karena itu, usulan agar pengelolaan limbah dilakukan melalui mekanisme yang tertib, melibatkan pihak berizin, serta terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah daerah patut dipertimbangkan. Program nasional tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari bagaimana seluruh rantai pelaksanaannya memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi sosial jangka panjang. Nilainya tidak hanya terletak pada makanan yang tersaji di atas meja anak-anak, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyelenggara. Kepercayaan itu hanya dapat dipelihara jika setiap dugaan penyimpangan ditanggapi secara profesional, setiap kritik diterima sebagai bagian dari pengawasan publik, dan setiap pelaksana program bersedia membuka diri terhadap evaluasi.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa kuat integritas yang menopang seluruh prosesnya. Sebab program sebesar apa pun akan kehilangan makna ketika tata kelolanya dipertanyakan. Sebaliknya, program yang dijalankan secara transparan dan akuntabel akan memperoleh modal sosial paling penting: kepercayaan masyarakat.