Dompu, Netral.co.id – Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Manggeasi (IPMASI) menyoroti dugaan minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek pengadaan WC komunal di Desa Manggeasi, Kabupaten Dompu. Program tersebut disebut bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB, H. Mori Hanafi.

Sorotan itu mencuat setelah sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam IPMASI melakukan peninjauan terhadap sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi pembangunan WC komunal di desa tersebut.

Dari hasil peninjauan tersebut, IPMASI mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program, terutama terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB), nilai anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta daftar penerima manfaat.

Sa’ban, kader IPMASI yang akrab disapa Gonto, mengatakan transparansi menjadi hal penting dalam setiap pelaksanaan program yang menggunakan anggaran publik. Menurut dia, keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah munculnya kecurigaan masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

“Dipandang perlu transparansi, selain menghindari kecurigaan masyarakat, juga harus patuh pada aturan main negara kita,” ujar Gonto, Selasa (15/9/2026).

Ia juga mempertanyakan posisi Pemerintah Desa Manggeasi dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Gonto, pemerintah desa seharusnya mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai program pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya.

“Bahkan Pemerintah Desa tidak pernah dilibatkan dalam program WC komunal. Oleh karena itu, masyarakat mempertanyakan kejelasan keterbukaan RAB dan anggaran pengadaan WC komunal dari dana aspirasi Mori Hanafi anggota DPR Provinsi,” katanya.

IPMASI menyebut program tersebut mencakup 21 penerima manfaat dengan nilai anggaran sekitar Rp400 juta. Atas dasar itu, mereka meminta kejelasan mengenai perencanaan hingga realisasi program, termasuk rincian penggunaan anggaran dan bentuk pekerjaan yang diterima masyarakat.

Menurut Gonto, keterbukaan informasi tidak semestinya dipandang sebagai beban oleh pelaksana program. Justru transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan memastikan program benar-benar memberikan manfaat kepada penerima.

Ia menilai, apabila informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan pekerjaan tidak dibuka secara memadai, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Namun, dugaan adanya potensi penyimpangan atau penggelapan anggaran belum dapat disimpulkan tanpa adanya pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, IPMASI mendorong pihak terkait membuka informasi pelaksanaan program secara transparan agar persoalan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan data.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak pengurus atau pelaksana proyek mengenai nilai anggaran, RAB, mekanisme pelaksanaan, maupun tudingan minimnya transparansi yang disampaikan IPMASI.