Makassar, Netral.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi mengajak semua stakeholder untuk sama-sama susun agenda aksi bersama untuk mengatasi kemiskinan, di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan Fatmawati saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Strategis Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Jumat 16 Mei 2025.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Fatmawati menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan agenda bersama seluruh elemen masyarakat. Upaya ini harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi,” ujar Fatmawati.

Baca Juga : Wawali Fatmawati Rusdi Gerak Cepat Brantas Stunting di Makassar

Ia menekankan bahwa pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan strategi berbasis data yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin.

Acuan utama koordinasi ini, kata dia, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka kemiskinan di Sulsel pada September 2024 sebesar 7,77%, turun dari 8,06% pada Maret 2024. Dalam jumlah absolut, terdapat pengurangan sebanyak 24.700 orang, menjadi total 711.770 jiwa.

Namun demikian, Fatmawati menggarisbawahi adanya tren peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan, dari 5,08% menjadi 5,21%. “Kondisi ini menuntut pendekatan berbasis wilayah yang lebih kontekstual,” katanya.

Sepuluh kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi juga menjadi sorotan, yakni: Pangkep (12,41%), Jeneponto (11,82%), Luwu (11,7%), Enrekang, Luwu Utara, Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros.

Wagub Sulsel memaparkan lima akar utama penyebab kemiskinan di Sulsel:

1. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, khususnya di daerah terpencil.
2. Terbatasnya akses layanan dasar (kesehatan, air bersih, sanitasi).
3. Ketimpangan pembangunan antarwilayah.
4. Ketergantungan pada sektor informal dan pertanian tradisional.
5. Lemahnya koordinasi antar lembaga dan jenjang pemerintahan.

Sebagai solusi, Pemprov Sulsel merancang strategi pengentasan kemiskinan berbasis tiga pilar utama:

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat lewat layanan dasar, bantuan sosial berbasis data, pembangunan rumah layak huni, dan perlindungan kelompok rentan.

Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, akses pembiayaan, dan modernisasi pertanian.

Pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan intervensi wilayah spesifik berbasis data spasial, penataan permukiman kumuh, pengembangan wilayah tertinggal, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Fatmawati menegaskan, strategi tersebut harus ditopang oleh tata kelola yang terintegrasi dan kolaboratif.

Menutup sambutannya, Fatmawati Rusdi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan menyusun langkah konkret pascarakor ini.

“Dengan sinergi dan strategi yang tepat, kita optimis penanggulangan kemiskinan di Sulsel akan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Rakor ini diikuti oleh wakil bupati/wali kota, Bappeda se-Sulsel, OPD teknis, lembaga vertikal, mitra pembangunan, serta unsur masyarakat sipil.