Jakarta, Netral.co.id – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai dugaan korupsi minyak mentah serta praktik blending atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tubuh PT Pertamina. Kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) ini diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

Prabowo memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap kasus ini. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum sedang bekerja untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.

“Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua,” ujar Prabowo usai peresmian Bullion Bank di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas dalam menindak pelaku kejahatan luar biasa ini.

“Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” katanya.

Modus Korupsi: Pertalite Diblending Jadi Pertamax

Kejagung sebelumnya menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS) sebagai tersangka dalam kasus ini.

Riva diduga terlibat dalam praktik pengoplosan BBM, di mana Pertalite (RON 90) di-blending menjadi Pertamax (RON 92) sebelum dijual ke masyarakat.

Selain itu, penyidik juga mengungkap adanya penurunan produksi kilang dalam negeri secara sengaja, sehingga Pertamina harus mengimpor minyak mentah dengan harga lebih tinggi melalui persekongkolan dengan broker.

Daftar Tersangka Kasus Korupsi Minyak Mentah dan Produk Kilang

Dalam penyelidikan, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, yaitu:

1. Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
3. Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
4. Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
5. Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
6. Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim
7. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur PT Orbit Terminal Merak

Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

Kasus ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo dalam menegakkan hukum dan membersihkan BUMN dari praktik korupsi.

Kejagung menegaskan akan menelusuri aliran dana serta memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman setimpal.

Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah dalam menyelesaikan skandal ini, guna memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan energi nasional.