Netral.co.id, Makassar – Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh unsur partai politik mana pun.

Penegasan ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Firman Hamid Pagarra, dalam acara sosialisasi pengawasan pemilihan terkait deklarasi komitmen netralitas ASN, TNI, dan Polri.

Acara tersebut berlangsung di Hotel Horison Ultima pada Senin, 12 Agustus 2024, dan dihadiri oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, serta Komandan Kodim 1408/BS Makassar, Letnan Kolonel Infanteri Lizardo Gumay.

Firman menekankan bahwa dalam pemilu serentak 2024, ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Menurutnya, netralitas ASN merupakan kunci bagi terciptanya birokrasi yang kuat.

“Pemkot Makassar memiliki 13.885 ASN, dan risiko kesalahan bisa terjadi menjelang pemilu. Namun, kami percaya bahwa semangat reformasi birokrasi akan diwujudkan oleh ASN yang lebih mengutamakan pelayanan publik dan kepentingan negara daripada kekerabatan atau kesukuan, yang bisa memicu politik identitas,” ujar Firman.

Ia juga mengakui bahwa pelanggaran netralitas ASN masih marak terjadi dalam pilkada, seperti pemanfaatan pemilu untuk mencari promosi jabatan. Penegakan hukum yang masih bersifat birokratis, serta kurangnya efek jera bagi pelanggar, menjadi penyebab utama masalah ini.

Firman menegaskan bahwa jika ada laporan mengenai ketidaknetralan ASN, pihaknya akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku di Pemkot Makassar. “Intinya, kami berkomitmen menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” tambahnya.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dalam mewujudkan pilkada yang damai, adil, dan aman. Ia menekankan bahwa Polri harus menjaga integritas pemilu dengan memastikan tidak ada intervensi politik dan selalu berada di atas kepentingan nasional, bukan partai politik atau kelompok tertentu.

“Kami berharap iklim demokrasi tahun ini berada dalam kondisi yang sehat,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan pemilu harus tetap netral dan mendukung kelancaran proses demokrasi.

Acara sosialisasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Bawaslu, serta pembacaan ikrar netralitas oleh seluruh peserta yang dipandu langsung oleh Firman Hamid Pagarra. (*)