Jakarta, Netral.co.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas membantah tuduhan menerima aliran dana dari perusahaan tambang PT Gag Nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif (Gus Gudfan), menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang sangat keji dan mencemarkan nama baik organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.

“Itu tudingan yang sangat keji,” tegas Gus Gudfan dalam keterangan resminya, Jumat (13/6/2025).

Baca Juga: Kontroversi Tambang Nikel Raja Ampat, OPM: Bahlil Jangan Klaim Sebagai Orang Asli Papua

Ia menegaskan bahwa keterlibatan salah satu tokoh PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), sebagai komisaris di PT Gag Nikel adalah urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan lembaga PBNU secara struktural.

“PT Gag bukan milik PBNU. Itu anak perusahaan PT ANTAM yang merupakan BUMN. Kebetulan salah satu komisarisnya adalah warga NU. Tidak ada hubungannya dengan PBNU,” jelasnya.

PBNU, kata Gudfan, tidak pernah menempatkan pengurusnya di posisi strategis pada perusahaan mana pun, baik milik negara maupun swasta.

Gus Fahrur: “Hoaks 1.000 Persen”

Tudingan tersebut mencuat dari akun TikTok @tanpadusta, yang menyebut PBNU menerima dana dari sektor pertambangan melalui seorang bernama Ananda Tohpati alias “Andes Kancil”, yang diklaim sebagai anak dari mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Akun itu bahkan menyebut Ananda mengelola dana hingga Rp 3,3 triliun per tahun dari lima perusahaan tambang di Raja Ampat, dan menyalurkannya ke berbagai pihak termasuk PBNU.

Menanggapi itu, Gus Fahrur membantah keras keterkaitan dirinya maupun PBNU dengan tuduhan tersebut. Ia menyatakan tidak mengenal sosok Ananda Tohpati dan menegaskan tidak ada dana tambang yang mengalir ke organisasi Islam itu.

“Itu fitnah. Saya jamin 1.000 persen bahwa itu hoaks,” tegasnya.

PBNU Siap Buka Data

PBNU menegaskan keterbukaannya terhadap segala bentuk pemeriksaan atau audit publik terkait tuduhan ini. Gus Gudfan menyatakan bahwa PBNU siap membuktikan secara data bahwa mereka tidak pernah menerima dana dari perusahaan tambang mana pun.

“Kami tidak pernah mengenal pihak-pihak yang disebut dalam isu itu, termasuk yang disebut dengan nama Ananda Tohpati atau ‘Andes’. Kami siap buka data,” katanya.

Aktivitas Pribadi Bukan Urusan Organisasi

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), juga memberikan klarifikasi bahwa aktivitas pribadi pengurus PBNU tidak bisa dikaitkan langsung dengan organisasi.

Baca Juga: DPR Desak Polri Usut Izin Tambang di Raja Ampat: Cabut Tanpa Alasan Apapun

“Pengurus PBNU ini bermacam-macam latar belakangnya. Saya ini ketua umum dan kiai. Pak Ulil itu pengurus, tapi juga punya warung. Kalau ada yang jadi pengusaha, itu urusan pribadi, bukan urusan PBNU,” ujarnya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, PBNU tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi untuk jabatan di perusahaan mana pun.

“Silakan cek ke sekretariat. Tidak ada satu pun surat rekomendasi PBNU untuk jabatan apa pun,” tegasnya.