Bantaeng, Netral.co.id – Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, mengundang perwakilan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Appakatau untuk berdiskusi di Rumah Jabatan Bupati Bantaeng, Rabu (3/6/2026) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati yang akrab disapa Uji Nurdin itu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya saat aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Bupati Bantaeng beberapa hari sebelumnya.

“Saya mengapresiasi teman-teman yang hadir berdiskusi bersama hari ini. Pada dua aksi sebelumnya saya memang tidak berada di Bantaeng. Pertama karena menghadiri undangan Kementerian Dalam Negeri di Kendari, dan kedua menghadiri penerimaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK di Makassar,” ujar Uji Nurdin.

Pada kesempatan itu, Uji Nurdin juga menyayangkan terjadinya bentrokan saat aksi demonstrasi berlangsung. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi.

“Saya sangat menyesalkan adanya bentrokan kemarin. Kalau terjadi bentrok, tentu saya yang paling pusing karena Bantaeng menjadi sorotan. Saya juga ingin menegaskan bahwa isu yang menyebut bupati menyiapkan massa tandingan setiap ada unjuk rasa adalah fitnah dan sama sekali tidak benar,” tegasnya.

Menurut Uji Nurdin, demonstrasi merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi. Karena itu, dirinya mengaku selalu terbuka menerima kritik dan aspirasi masyarakat.

“Saya sangat menghargai setiap aksi yang dilakukan karena pasti membawa aspirasi publik. Itu menjadi masukan penting bagi saya dalam menjalankan amanah masyarakat. Oleh karena itu, kami selalu membuka ruang diskusi untuk menampung aspirasi teman-teman,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantaeng, Andi Irvandi Langgara, mengatakan pertemuan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

“Bapak Bupati menegaskan bahwa beliau sangat terbuka menerima kritik dan aspirasi dari mahasiswa maupun masyarakat. Ke depan, ruang diskusi akan selalu disiapkan sebagai wadah penyampaian aspirasi,” ungkap Irvandi.

Ia menambahkan, apabila Bupati berhalangan hadir, pemerintah daerah akan menugaskan pejabat terkait untuk berdialog langsung dengan masyarakat.

“Kalau bapak bupati tidak bisa hadir, nanti akan diwakili oleh pejabat yang berwenang. Melalui ruang diskusi, solusi dapat dibahas secara terbuka dan kondusif,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bantaeng juga menghadirkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan penjelasan terkait berbagai aspirasi yang disampaikan, termasuk persoalan infrastruktur yang dijawab langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bantaeng, Syahriani.

Menurut Irvandi, pemerintah daerah memahami bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Meski demikian, Pemkab Bantaeng tetap berkomitmen mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kita semua mengetahui bahwa efisiensi anggaran memberikan dampak terhadap pembangunan daerah. Namun, pemerintah daerah terus berkomitmen mencari solusi, termasuk mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.