Jakarta, Netral.co.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan para kader partainya untuk tidak mengikuti kegiatan retret yang diselenggarakan pemerintah pusat di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Instruksi ini menuai tanggapan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menegaskan bahwa retret tersebut merupakan agenda resmi pemerintahan di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang adalah kepala daerah, dan yang mengundang adalah Presiden,” ujar Jokowi, Jumat (21/2/2025).

Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk tetap hadir dalam kegiatan tersebut, mengingat undangan datang langsung dari Presiden dan bertujuan untuk kepentingan pemerintahan serta rakyat.

“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain,” tegasnya.

Instruksi Megawati dan Dinamika Internal PDIP

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang selama periode 21–28 Februari 2025.

Instruksi tersebut dituangkan dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) dan disebarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, melalui dokumen elektronik.

Surat tersebut memuat dua poin utama:

1. Penundaan perjalanan ke Magelang kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diminta menghentikan perjalanan ke Magelang, bahkan jika mereka sudah dalam perjalanan menuju lokasi retret.
2. Siaga dan komunikasi aktif Megawati juga menginstruksikan para kepala daerah untuk tetap mengaktifkan alat komunikasi dan siaga terhadap panggilan dari partai.

Instruksi ini dikeluarkan di tengah situasi internal PDIP yang memanas pasca-penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku.

Keputusan Megawati untuk melarang kader menghadiri retret pun memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika antara partai dan pemerintah.