Hardiknas 2025, Ledia Hanifa Desak Pengelolaan Anggaran Pendidikan yang Jujur dan Tepat Sasaran

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, mengingatkan pentingnya momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara jujur dan sesuai kebutuhan.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: dok)

Jakarta, Netral.co.id Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, mengingatkan pentingnya momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara jujur dan sesuai kebutuhan.

Ia menekankan bahwa alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD harus benar-benar menyasar peningkatan mutu pendidikan, khususnya di jenjang dasar dan menengah.

“Hari Pendidikan Nasional ini hendaknya menjadi momen bagi kita semua untuk memastikan mandatory spending 20 persen untuk pendidikan benar-benar dipergunakan sesuai kepentingannya,” kata Ledia di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga: Peringati Hardiknas, Jajaran Pemda Bulukumba Kenakan Pakaian Adat Hitam

Ledia menyoroti bahwa pengalokasian anggaran tidak boleh sekadar memenuhi target formal, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek fundamental seperti perbaikan sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan.

Ia juga mengkritisi praktik penganggaran di daerah yang kerap menjadikan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pemenuhan mandatory spending. Menurutnya, pemerintah daerah harus secara mandiri mengalokasikan 20 persen dari APBD mereka.

“Mandatory spending di APBD harus benar-benar murni 20 persen dari daerah, bukan bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.

Baca Juga: Presiden Trump Segera Bubarkan Kementerian Pendidikan AS

Ledia mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik pusat maupun daerah, untuk bersikap jujur dan konsisten dalam mengelola anggaran demi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Adapun Hardiknas tahun ini mengangkat tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu di seluruh wilayah Indonesia.

Comment