Jakarta, Netral.co.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur program dapur pemenuhan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga saat ini masih sepenuhnya bergantung pada mitra swasta, tanpa satu pun pembangunan fisik dari APBN.

“Sampai sekarang, dari 1.286 SPPG yang sudah berjalan, 100 persen infrastrukturnya disiapkan oleh mitra. BGN belum membangun satu pun,” ujar Dadan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Baca Juga: Rp71 Triliun Masuk, Gaji Belum Keluar: Kepala BGN Akui Pegawai Belum Digaji

Ia menyebut, BGN baru memasuki tahap perencanaan dan pencarian lahan untuk pembangunan 1.542 SPPG yang nantinya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

UMKM Jadi Tulang Punggung

Dadan mengapresiasi kontribusi penuh dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah menjadi mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, tanpa skema kemitraan tersebut, program ini baru bisa berjalan pada Agustus 2025, menunggu kucuran dana negara.

“Alhamdulillah, 1.286 dapur sudah beroperasi, semuanya didukung UMKM di sektor makanan dan minuman yang sangat aktif mendukung program ini,” katanya.

Anggaran Ada, Tapi SDM Masih Dimasak

Terkait pembiayaan, Dadan menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program MBG. Namun untuk alokasi tambahan, BGN belum berkonsultasi lebih lanjut dengan DPR.

Di sisi lain, ia juga mengakui adanya tantangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), khususnya karena beberapa penggerak program memilih mundur.

“Dari 2.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang kami latih, enam orang mengundurkan diri. Sekarang tinggal 1.994. Tapi kami juga sedang mendidik 30 ribu orang lainnya yang akan lulus akhir Juli ini,” jelasnya.

Baca Juga: Dominasi Loyalis Prabowo dalam Program Makan Bergizi Gratis Disorot

Menurut Dadan, SDM baru tersebut akan menjadi motor penggerak BGN dalam mempersiapkan dapur gizi mandiri yang lebih massif dan berkelanjutan mulai Agustus mendatang.

Pola Kemitraan Jadi Kunci

BGN kini mengandalkan pola kemitraan sebagai strategi utama dalam mempercepat distribusi gizi ke masyarakat. Namun, sorotan publik kini mengarah pada ketergantungan lembaga terhadap swasta, mengingat fungsi negara seharusnya hadir secara penuh dalam urusan dasar seperti pemenuhan gizi.