Jakarta, Netral.co.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap fakta mengejutkan di tengah rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Meski mengelola anggaran jumbo sebesar Rp71 triliun, BGN hingga kini belum membayarkan gaji seluruh pegawainya.

“Badan Gizi memiliki anggaran Rp71 triliun, dan sampai hari ini baru bisa menyerap Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk kepegawaian, baru 0,01 persen,” ujar Dadan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Ia mengakui, seluruh pegawai struktural BGN hingga saat ini belum menerima haknya. “Perlu Bapak-Ibu ketahui, seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji,” tambahnya.

Baru Gaji Ahli, Pegawai Struktural Masih ‘Puasa’

Menurut Dadan, anggaran yang sudah dicairkan baru digunakan untuk membayar sejumlah posisi teknis, seperti para sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

Ia memperkirakan proses pembayaran gaji bagi pegawai struktural baru dapat terlaksana bulan ini atau bulan depan, seiring percepatan pencairan anggaran. “Mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat,” jelasnya.

Evaluasi MBG dan Koordinasi Daerah Jadi Sorotan

Rapat kerja tersebut juga membahas dua agenda utama, yakni evaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kinerja BGN pada triwulan II tahun 2025, serta tantangan koordinasi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah.

Meskipun mendapat alokasi dana fantastis, berbagai kendala administratif dan teknis membuat kinerja program MBG dan pengelolaan kelembagaan BGN disorot tajam oleh parlemen.

Publik Menanti Aksi Nyata

Fenomena belum digajinya pegawai lembaga sebesar BGN ini memicu sorotan terhadap efektivitas birokrasi dalam menyerap anggaran dan menjalankan mandat negara. Di sisi lain, program gizi nasional seperti MBG dianggap penting dan mendesak, terutama bagi generasi muda Indonesia.