Papua, Netral.co.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap pelajar yang menggelar demonstrasi damai di Jayapura dan Wamena, Papua. Aksi yang digelar pada 17 Februari 2025 tersebut bertujuan menolak program Makan Bergizi Gratis.

Demonstrasi yang diikuti sekitar 3.500 pelajar itu berujung ricuh setelah aparat membubarkan massa secara paksa.

Laporan di lapangan menyebutkan penggunaan kekerasan fisik dan tembakan gas air mata oleh polisi untuk membubarkan kerumunan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan kekerasan terhadap pelajar yang menyampaikan aspirasi secara damai merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

“Kami sangat menyesalkan adanya laporan tentang pelajar yang dipukul dan ditahan oleh aparat kepolisian. Ini mencederai nilai-nilai demokrasi dan hak anak dalam menyuarakan pendapat,” tegas Ubaid.

Menanggapi insiden tersebut, Kabag Ops Polres Jayawijaya, Ajun Komisaris Suparmanto, membenarkan bahwa kericuhan terjadi saat demonstrasi berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan gas air mata dilakukan sesuai prosedur setelah aparat mendapat lemparan batu dari arah massa.

“Tindakan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kericuhan tidak meluas dan membahayakan lebih banyak orang,” ujar Suparmanto.

Meski demikian, JPPI menegaskan bahwa kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, terutama terhadap pelajar yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Insiden ini menambah sorotan terhadap penanganan aksi demonstrasi di Papua dan memunculkan desakan dari berbagai pihak agar aparat lebih mengedepankan pendekatan humanis, terutama ketika berhadapan dengan kelompok rentan seperti pelajar.