Jakarta, Netral.co.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik enam pejabat baru dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (19/2/2025). Perombakan ini bertujuan memperkuat kinerja pemerintahan periode 2024-2029.

Pelantikan keenam pejabat tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan mencakup posisi strategis di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

1. Brian Yuliarto dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Pengangkatan Brian dilakukan melalui Keppres Nomor 26b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih.
2. Muhammad Yusuf Ateh resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menggantikan Arif Ardiyanto. Sebelumnya, Yusuf Ateh menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKP sebelum dilantik secara definitif melalui Keppres Nomor 27b Tahun 2025.
3. Agustina Arumsari dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi. Agustina dilantik bersamaan dengan Muhammad Yusuf Ateh berdasarkan Keppres Nomor 27b Tahun 2025.
4. Amalia Adininggar Widyasanti dipercaya memimpin Badan Pusat Statistik (BPS) menggantikan Margo Yuwono. Sebelum pelantikan resmi melalui Keppres Nomor 28b Tahun 2025, Amalia sempat menjabat sebagai Plt. Kepala BPS sejak 2023.
5. Sonny Harry Budiutomo Harmadi ditunjuk sebagai Wakil Kepala BPS. Sebelumnya, ia merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sonny dilantik bersamaan dengan Amalia berdasarkan Keppres Nomor 28b Tahun 2025.
6. Letjen Nugroho Sulistyo Budi dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Keppres Nomor 29b Tahun 2025, menggantikan pejabat sebelumnya.

Dalam upacara pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan para pejabat yang baru dilantik.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden diikuti para pejabat.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Perombakan ini menjadi langkah strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat jajaran pemerintahan dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan efektivitas birokrasi selama masa jabatannya.