Makassar, Netral.co.id – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Diskusi Hukum bertema “Pembangunan Demokrasi dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”, Kamis (17/4/2025), di Baruga Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH.

Kegiatan ini menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, Dr. HM. Taufan Pawe, SH, MH, dan Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Aminuddin Ilmar, sebagai narasumber utama. Ratusan mahasiswa, dosen, dan para guru besar turut hadir dalam forum tersebut.

Baca Juga: Taufan Pawe: Penerimaan PPPK Bebani Keuangan Negara

Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. DR. Hamzah Halim, SH, MH, M.Ap, menyampaikan bahwa kehadiran Taufan Pawe, yang juga alumni Fakultas Hukum Unhas, merupakan momen berharga bagi sivitas akademika.

“Beliau adalah figur alumni yang telah sukses di berbagai bidang: sebagai lawyer, kepala daerah dua periode, dan kini anggota legislatif pusat. Komitmennya untuk berbagi ilmu dengan almamater patut diapresiasi,” ujar Prof. Hamzah.

Dalam paparannya, Taufan Pawe menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini untuk menciptakan demokrasi yang substansial dan berintegritas.

Ia juga mengulas berbagai aspek dalam tugas Komisi II DPR RI, termasuk pengawasan terhadap kebijakan anggaran daerah dan regulasi sistem kepemiluan.

“Kami terus mendorong perbaikan sistem pemilu, termasuk evaluasi persyaratan pencalonan untuk mencegah persoalan administratif yang kerap muncul. Harmonisasi regulasi antara KPU, Bawaslu, dan DPR RI juga sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan,” tegas Taufan.

Baca Juga: Taufan Pawe Disebut Politisi Golkar Paling Paripurna

Ia juga mengajak sivitas akademika untuk terlibat aktif dalam mendorong reformasi demokrasi, tidak hanya dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam membangun budaya politik yang sehat di masyarakat.

“Demokrasi kita sudah berada di jalur yang tepat, namun masih banyak ruang untuk perbaikan. Sinergi antara akademisi dan pembuat kebijakan sangat dibutuhkan,” tutupnya.