Bandung, Netral.co.id – Sosok Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi kembali menarik perhatian publik setelah pernyataannya tentang reformasi pendidikan viral di media sosial.
Dalam sebuah unggahan video, ia menyoroti enam kebijakan utama yang menurutnya harus diterapkan di lingkungan sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi beban guru serta siswa.
- Keuangan BOS tidak Dikelola Kepala Sekolah
Menurutnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebaiknya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kepala sekolah untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi.
- Guru Jangan Diberi Beban Administrasi
Ia menegaskan bahwa guru seharusnya lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu mengajar, daripada disibukkan dengan urusan administrasi yang kerap menghambat efektivitas proses belajar-mengajar.
- Guru Tidak Boleh Bermedia Sosial di Sekolah Kecuali untuk Pendidikan
Larangan ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme guru dan memastikan bahwa media sosial digunakan sebagai sarana edukatif, bukan sekadar hiburan pribadi selama jam kerja.
- Sekolah Tidak Boleh Menjual Buku LKS
Dedy menyoroti praktik penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sering kali menjadi beban tambahan bagi orang tua murid. Menurutnya, bahan ajar seharusnya disediakan oleh sekolah atau pemerintah tanpa memberatkan siswa.
- Sekolah Tidak Boleh Menjual Seragam
Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik komersialisasi dalam pendidikan, di mana orang tua sering kali merasa terpaksa membeli seragam sekolah dengan harga yang lebih mahal dibanding di pasaran.
- Sekolah Tidak Boleh Mengadakan Study Tour
Menurutnya, kegiatan study tour sering kali lebih bersifat rekreasi daripada edukatif dan justru menimbulkan beban finansial bagi orang tua siswa.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar sekolah lebih fokus pada program pembelajaran yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.
Pernyataan Dedy Mulyadi ini menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian mendukung gagasannya, terutama terkait transparansi dana BOS dan penghapusan beban administratif guru.
Namun, ada juga yang mempertanyakan kebijakan larangan study tour dan penggunaan media sosial di sekolah.
Comment