Makassar, Netral.co.id — Musyawarah Cabang (Muscab) serentak yang akan digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan pada 25–27 April 2026 dipastikan tak berjalan biasa. Selain menjadi agenda konsolidasi, forum ini juga akan menjadi ajang evaluasi besar-besaran terhadap kinerja pengurus di tingkat daerah.

Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi A. Uskara, mengungkapkan bahwa sekitar sepertiga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) akan masuk dalam radar evaluasi. Langkah ini diambil sebagai upaya membenahi struktur partai sekaligus memastikan mesin politik berjalan efektif hingga ke akar rumput.

Meski demikian , ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan capaian positif, seperti Kabupaten Gowa, Takalar, Bantaeng, dan Bone yang berhasil meraih kursi pimpinan.

Menurut Ilham, Muscab kali ini bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan mencari figur pemimpin yang mampu menggerakkan partai secara nyata.

Pelaksanaan Muscab akan dilakukan secara hybrid, menggabungkan metode daring dan luring. Seluruh peserta dari 22 kabupaten/kota akan mengikuti pembukaan secara online yang direncanakan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PPP, kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno awal secara bersama.

Setelah itu, masing-masing DPC akan melanjutkan proses musyawarah di daerahnya. Pada tahap formatur, perwakilan DPW akan turun langsung untuk mengawal jalannya proses agar tetap sesuai mekanisme.

Ilham menegaskan, PPP Sulsel kini lebih menitikberatkan pada kualitas kepemimpinan di daerah. Sosok yang dibutuhkan bukan hanya kuat secara elektoral, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi.

“Kita butuh pemimpin yang bukan hanya petarung, tapi juga organisator. Yang bisa mengaktifkan struktur partai sampai ke bawah,” ujarnya.

Dalam penjaringan calon ketua DPC, PPP juga membuka peluang bagi figur eksternal, dengan syarat mengikuti tahapan fit and proper test. Sementara kader internal akan dinilai berdasarkan rekam jejak dan kontribusinya di partai.

Selain itu, setiap calon diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen, mulai dari penyediaan kantor, kelengkapan struktur kepengurusan, hingga target kaderisasi.

“Ini langkah serius kita untuk memperkuat partai dan siap menghadapi verifikasi faktual ke depan,” tutup Ilham.