Makassar, Netral.co.id — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan kampus, termasuk di Universitas Hasanuddin, hanya berfungsi sebagai proyek percontohan atau pilot project untuk mendukung pengembangan program nasional tersebut.

Menurut Tamsil, keberadaan MBG di kampus tidak boleh disalahartikan seolah-olah program tersebut hanya diperuntukkan bagi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa sasaran utama program tetap masyarakat umum di sekitar wilayah pelaksanaan.

“Jangan disalahartikan seolah-olah Unhas memberikan makan bergizi gratis kepada mahasiswa Unhas. Program ini justru untuk masyarakat di sekitar,” tegas Tamsil.

Ia menjelaskan, keterlibatan kampus dalam program MBG bertujuan menjadi role model dalam tata kelola program, mulai dari aspek teknis hingga pengembangan riset.

“Saya sendiri hadir di kampus Unhas dan memang menyetujui adanya pilot project. Tapi bukan berarti membangun MBG di setiap tempat. Ini hanya membuat role model supaya menjadi contoh penanganan makan bergizi gratis dari berbagai aspek, termasuk teknis, IPAL, hingga riset-riset,” ujarnya.

Tamsil menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini sangat serius mendorong program-program berbasis ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung masyarakat kecil.

“Kita harus berintegrasi dan berakselerasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mensejahterakan masyarakat umum. Saya melihat Presiden Prabowo sangat konsen kepada ekonomi kerakyatan,” katanya.

Ia juga menyebut berbagai riset yang dilakukan Unhas terkait MBG mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional. Karena itu, BGN mendorong kampus lain, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), ikut berpartisipasi dalam pengembangan program tersebut.

Selain itu, Tamsil mengingatkan agar program MBG tidak jatuh ke tangan kelompok bermodal besar atau oligarki. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar masyarakat kecil tetap memiliki akses untuk terlibat dalam pengelolaan program.

“Kalau keluhan kita ini oligarki karena orang yang tidak punya modal seolah-olah tidak bisa masuk di situ, maka saya sudah bicara dengan OJK dan pihak bank agar mensupport program ini supaya tidak jatuh ke tangan oligarki,” ujarnya.

Tamsil bahkan menilai program MBG memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Dengan dukungan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurutnya masyarakat bisa memperoleh tambahan penghasilan yang layak dari keterlibatan dalam program tersebut.

“Dengan skema ini, mereka bisa membawa pulang pendapatan bulanan di atas UMR,” tambahnya.