Prabowo Tegas: Pejabat Tak Mampu Bekerja Diminta Mundur Sebelum Diberhentikan

Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengambil alih penanganan konflik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang melibatkan empat pulau di kawasan perairan barat Indonesia. Langkah ini diumumkan setelah adanya komunikasi antara DPR RI dan Presiden, menyusul polemik yang mencuat akibat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: dok)

Jakarta, Netral.co.id Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan agar para pejabat pemerintahan yang merasa tidak mampu menjalankan amanah jabatan untuk segera mengundurkan diri sebelum diberhentikan secara resmi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Dalam pidatonya, ia menyoroti lemahnya integritas mental sebagian elite pemerintahan yang memegang jabatan strategis sebagai wakil rakyat.

“Salah satu kekurangan bangsa ini adalah sikap mental para elite, terutama yang memegang jabatan penting. Mereka seharusnya menjadi perwakilan dan mandataris rakyat,” ujar Prabowo, Jakarta, Selasa (2/6/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo Akui Masih Banyak Praktik Korupsi di Lingkup Pemerintahan

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik penyelewengan kekuasaan yang masih marak terjadi di tubuh pemerintahan. Korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang disebut masih sering ditemukan.

“Saya melihat masih banyak penyimpangan, korupsi, dan manipulasi yang terjadi di lingkungan pemerintahan,” tegasnya.

Prabowo mengajak seluruh aparatur negara untuk kembali berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama dalam mengemban tugas. Ia menegaskan, tidak akan ragu menindak tegas siapa pun yang terbukti tidak setia kepada negara, tanpa pandang bulu.

“Mereka yang tidak setia kepada bangsa ini akan kita singkirkan, tanpa memandang latar belakang keluarga, partai, maupun suku,” tegasnya.

Ia menutup pidatonya dengan peringatan keras kepada seluruh pejabat publik. “Segala bentuk kebocoran dan penyelewengan harus dihentikan. Siapa pun yang tidak mampu menjalankan tugas lebih baik mengundurkan diri sebelum saya memberhentikan,” pungkasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2025, Megawati dan Gibran Turut Hadir

Comment