Pernyataan Prabowo Soal 2029: Komitmen atau Manuver Politik Dini?

Presiden Prabowo Subianto belum genap satu tahun menjabat, namun pernyataannya soal kemungkinan tidak mencalonkan diri di Pilpres 2029 jika gagal dalam periode pertama langsung menyedot perhatian publik.

Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: dok)

Netral.co.idPresiden Prabowo Subianto belum genap satu tahun menjabat, namun pernyataannya soal kemungkinan tidak mencalonkan diri di Pilpres 2029 jika gagal dalam periode pertama langsung menyedot perhatian publik.

Di hadapan kader partainya, Prabowo menyatakan, “Kalau saya gagal dalam lima tahun ini, saya tidak akan maju lagi.”

Pernyataan ini, alih-alih memunculkan kesan komitmen, justru menimbulkan pertanyaan soal timing dan urgensinya. Banyak masyarakat mempertanyakan, mengapa isu dua periode sudah diangkat saat pemerintahan baru saja dimulai?

Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan mulai dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, hingga beban utang negara pernyataan tersebut dianggap kurang relevan dan cenderung politis.

Sejumlah pengamat menilai, masyarakat saat ini lebih membutuhkan kepastian kerja nyata ketimbang wacana politik jangka panjang. Terlebih, indikator keberhasilan pemerintahan bukan ditentukan oleh satu pihak saja, melainkan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Melayani Rakyat Indonesia

“Pernyataan itu bisa jadi alat pencitraan jika tak dibarengi dengan hasil konkret,” ujar seorang analis politik. Ia menambahkan bahwa rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, semakin kritis terhadap janji-janji politik. Mereka menilai berdasarkan kinerja, bukan sekadar retorika.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan: janji makan bergizi gratis, penciptaan 19 juta lapangan kerja, serta penanganan fiskal dan utang. Oleh karena itu, publik berharap fokus pemerintahan tertuju pada realisasi program, bukan pada manuver pencalonan di masa depan.

Kritik tajam dari media sosial menegaskan ketidakpuasan sebagian warga. “Baru menjabat saja sudah banyak PHK, kok sudah bicara dua periode?” tulis salah satu komentar yang viral.

Sistem demokrasi sejatinya menuntut akuntabilitas harian, bukan sekadar janji lima tahunan. Dalam situasi penuh tekanan seperti saat ini, publik menanti aksi nyata, bukan spekulasi politik.

Seperti yang disampaikan seorang warga, “Lebih baik kerja dulu, Pak. Lima tahun ini sangat krusial untuk rakyat, bukan untuk kampanye berikutnya.”

Comment