Peringatan Keras Prabowo: Bangsa Bodoh Jika Tak Bisa Jaga Kekayaannya Sendiri

Bogor, Netral.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tajam dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. Ia memperingatkan seluruh elemen pemerintah agar serius menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, kegagalan mengelola sumber daya sendiri akan menjadikan Indonesia sebagai “bangsa bodoh“.

“Kita menjadi bangsa yang bodoh kalau kita tidak bisa menjaga kekayaan kita,” tegas Prabowo saat menyampaikan pidato di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5/2025).

Pernyataan ini muncul di tengah wacana pemerintah menarik kembali aset negara yang dikuasai pihak swasta dan meningkatnya tekanan publik soal eksploitasi sumber daya alam tanpa kesejahteraan yang merata. Prabowo menekankan bahwa kekayaan negara seharusnya digunakan untuk memperbaiki seluruh sendi kehidupan, termasuk pendidikan.

Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan yang baik, ditopang dengan manajemen profesional dan sumber daya manusia unggul, dapat mempercepat transformasi nasional. Salah satu prioritasnya, kata Prabowo, adalah perbaikan menyeluruh pada fasilitas pendidikan.

“Kita harus kumpulkan otak-otak terbaik bangsa untuk hasil terbaik secara cepat,” ujarnya.

Namun, tantangan besar menanti. Tak sedikit aset strategis Indonesia, mulai dari tambang, perkebunan hingga lahan-lahan vital, masih berada di tangan korporasi besar atau asing. Sementara itu, disparitas pendidikan dan kualitas SDM masih menjadi masalah kronis.

Presiden juga menegaskan bahwa kemajuan bangsa tak bisa ditunda. Menurutnya, bangsa lain saat ini tengah “berlari” menuju kemajuan. Indonesia tak boleh tertinggal hanya karena gagal mengelola kekayaannya sendiri.

“Dengan kekayaan yang kita jaga, kita akan punya dana untuk memberi pendidikan terbaik untuk seluruh rakyat,” ujar Prabowo.

Analisis Kritis

Pernyataan Presiden patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap kedaulatan ekonomi dan pemerataan pendidikan. Namun, realisasinya membutuhkan langkah konkret dan berani. Pemerintah harus memastikan kebijakan redistribusi aset negara tidak berhenti pada narasi politik belaka, melainkan menyentuh perubahan struktural di sektor pendidikan, industri, dan pengelolaan sumber daya.

Tanpa transparansi, keberanian melawan kepentingan oligarki, serta keberpihakan pada masyarakat kecil, impian mengelola kekayaan bangsa demi kemajuan pendidikan bisa kembali menjadi retorika tahunan tanpa hasil nyata.