Netral.co.id, Makassar – Pemecatan dan penonaktifan sejumlah Ketua RT/RW di Kota Makassar menjelang Pilkada serentak 2024 semakin menjadi sorotan. Banyak dari para RT/RW yang merasa diberhentikan tanpa alasan jelas oleh pemerintahan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
Beberapa Ketua RT/RW dari berbagai kelurahan akhirnya mendatangi Kantor DPRD Kota Makassar, Kamis 26 September 2024, untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka mengeluhkan pemecatan yang mendadak ini, khususnya dalam konteks Pilkada yang semakin dekat.
Rusly, salah satu Ketua RT dari Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, menegaskan bahwa pemecatan RT/RW seharusnya didasarkan pada musyawarah dengan masyarakat, disertai bukti jika terdapat pelanggaran.
Para Ketua RT/RW ini pun diterima oleh Ketua sementara DPRD Makassar, Supratman, bersama anggota DPRD lainnya. Supratman mengatakan bahwa laporan yang diterima dari para RT/RW patut dipertanyakan dan perlu diklarifikasi oleh pemerintah kota.
Baca Juga : Ketua RT/RW Dipecat Jelang Pilkada, Supratman: Politis Sekali!
Supratman juga khawatir bahwa pemecatan ini memiliki nuansa politik, terutama menjelang Pilkada Wali Kota Makassar. Oleh karena itu, DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang perwakilan RT/RW, Lurah, dan Camat untuk menyelidiki masalah ini lebih dalam.
Supratman menegaskan bahwa pihaknya akan melibatkan semua fraksi di DPRD dalam proses ini untuk mendapatkan kejelasan terkait tindakan pemerintah kota.
Isu ini menarik perhatian karena berkaitan erat dengan dinamika politik lokal di Makassar, terlebih dalam konteks Pilkada yang semakin dekat. Bagaimana menurut Anda, apakah ada motif politik di balik pemecatan ini.
Comment