Mata Publik Dirampok, Luka Warga Dilupa

Penulis: Sofyan Basri (Dosen Teknologi Pendidikan FIP UNM)

Dosen Teknologi Pendidikan FIP UNM, Sofyan Basri. (Dok Netral.co.id)

Penulis: Sofyan Basri (Dosen Teknologi Pendidikan FIP UNM)

Kesadaran tidak bisa dibangun dari realitas. Realitas yang kita baca di koran, tonton di telivisi, komentari di sosial media bukanlah realitas yang sebenarnya. Ia menyimpan fakta kelam.

Informasi yang terus dan dipaksa berulang itu, bukankah sesuatu yang ganjil? Sebab ia tidak membawa data dan fakta secara jujur. Ada kenyataan yang dihilangkan. Ada data yang barangkali dibuat abstrak.

Sebaliknya, diantara informasi yang ketegorinya sudah tsunami itu, ada hal yang sangat mendasar yang luput dari perhatian. Jangankan jadi bahan percakapan: mendapat tempat di koran, telvisi dan sosial media saja tidak. Bahkan, jika pun akan diblokir Komdigi barangkali.

Kita coba duduk sejenak, lalu seruput kopi. Jangan nikmati pahitnya itu tidak diinginkan, tapi nikmati gulanya meski itu membuatmu diabetes. Begitulah analogi informasi publik belakangan ini.

Dugaan penyadapan Presiden Prabowo oleh pejabat tinggi kepolisian. Polemik ijazah Joko Widodo yang hadir di persidangan. Kemudian, pernyataan publik Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wakil Prabowo.
Jika kita analisa satu belum selesai dibicarakan, persoalan lain sudah datang. Anehnya, kita mengikuti perkembangannya sebagai pengamat dan komentator di sosial media.

Bahkan, kita jadikan story. Kita semua sibuk: dengan membela dan menghujat.
Persoalan ini bukan tidak penting, saya sepakat: penyadapan soal kedaulatan negara, polemik ijazah soal integritas, penguduran diri Sang Wapres soal pelanggaran konstitusi. Semua patut kita pertanyakan.

Masalahnya, kita terlalu fokus ke sana. Seakan-akan, hanya itulah persoalan negara ini. Sampai kita lupa soal lain, yang barangkali substansial. Di sebuah tempat jauh dari Jakarta, di timur. Tujuh kabupaten di Nusa Tenggara Timur terdampak gempa pada Agustus lalu. Mirisnya, 94 korban meninggal bukan tertimpa bangunan ketika terjadi gempa. Tapi, meninggal di tenda-tenda pengungsian. Diperkirakan, pemulihan ini akan berlangsung tiga tahun.

Kak Rusmin Egil kakak tingkat sewaktu kuliah, pada Agustus lalu bercerita detail melalui whatsapp. Ia mengaku penanganan gempa di kampungnya, tidak sebaik yang ditampilkan di depan kamera. “Kami di NTT yang kena musibah tapi seolah-olah kayak tidak terjadi apa-apa” tulisnya.

Fakta yang disampaikan Kak Rusmin Egil dan perkiraan waktu pemulihan, bukanlah cerita dan angka semata. Mereka butuh perhatian dan uluran tangan. Dan, kesulitan itu nyata dan dirasakan oleh warga yang bukan orang Jakarta dan Solo.

Jadi, ketika sibuk berdebat: benar atau salah, membela atau menghujat terkait dinamika politik nasional, ada keluarga di NTT berpikir apa yang akan mereka makan besok. Dan, bagaimana ia membangun rumah yang runtuh dan rata dengan tanah.

Di tempat lain, di Kalimantan dan Papua, persoalannya jauh lebih pelik. Tiap hari mereka menghisap udara yang kotor akibat hutan yang terbakar barangkali juga dibakar. Di Kalimantan, menurut data BNPB, sekitar 3000 hektar. Sementara, di Papua, ada puluhan hingga ratusan ribu hektar.

Dampaknya, tidak hanya dirasakan di dua pulau terbesar itu. Ribuan kilometer ke Timur dan ke Barat, juga merasakannya. Di Makassar, di siang hari, saya bahkan harus memakai masker dua lapis ketika berkegiatan di luar ruangan. Di malam hari, ketika hendak istirahat dalam ruang tertutup, saya masih terbatuk-batuk.

Dari situ saja, saya tidak bisa membayangkan mereka yang hidup di Kalimantan dan Papua. Belum lagi, soal penundaan sejumlah penerbangan. Betapa banyak harga yang harus kita bayar.

Ia mengulas bagaimana seorang anak dari Kampung Bibikem, Papua Selatan minum air keruh karena kesulitan mendapat air bersih. Sesuatu yang tidak akan mungkin dilakukan oleh Rafatar anak utusan khusus Presiden Prabowo, Raffi Ahmad, yang mendapat anggaran negara belasan miliar hanya untuk postingan di media sosial. Yang tak lain adalah uang pajak kita semua.

Di Makassar, kita dipaksa hidup dengan persoalan yang sudah dijadikan pembiasaan. Seorang anggota DPR RI, Ismail Bachtiar, menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Sulsel, akan berakhir pada 5 September . Nyatanya, memasuki November, itu masih terjadi.

Persoalan lain kota ini ialah perang antar kelompok. Yang menurut pandangan saya juga agak aneh bin ajaib. Bayangkan saja, dalam semalam, bisa terjadi 4-5 titik kejadian. Ini seperti kejadian bukan tanpa sebab. Apalagi di tengah pemadaman Listrik dan kelangkaan BBM lalu.

Pernahkan kita berhenti sejenak dan bertanya, apa seluruh rentetan peristiwa ini tidakkah saling terkait? Polemik penyadapan, ijazah Jokowi, pengunduran diri Gibran, dan informasi lain yang dibesar-besarkan seperti sebuah sistem yang bergerak dalam senyap? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya teringat dengan teori simulacra yang diperkenalkan oleh Jean Baudrillard.

Desember 2020 lalu, saya pernah menulis tentang ini. Saya kira, tulisan itu sangat relevan dengan kondisi hari ini. Jean mengulas bagaimana komunikasi massal seperti televisi dipakai sebagai medan perang manipulatif menarik orang ke dalam sebuah black hole realitas yang ada adalah realitas semu dan buatan.

Dan, realitas buatan inilah yang diterima, seolah-olah itulah kenyataan itu sendiri. Ini fakta yang kita nikmati dan konsumsi dijagad sosial media kita apa pun bentuknya. Jika ada yang mencoba melawan itu, maka itu akan diblokir.

Kesadaran kita diambil tanpa kita sadari. Kita mudah dicekoki peristiwa tanpa punya kesempatan untuk bertanya. Kita dapat mengurut pejabat yang terlibat dalam penyadapan tapi lupa pada korban bencana di NTT.

Kita juga hafal detail pernyataan Gibran di koferensi pers tapi lupa korban ispa di Kalimantan dan Papua. Kita ingat detail ketika Jokowi diarak penggemarnya hingga menangis, ketika hadir di PN Jakarta Timur tapi lupa jika seorang anak di Papua minum air keruh.

Bahkan, kita juga lupa bertanya, kenapa masih ada pemadaman listrik di kota ini, sementara warga yang terlambat membayar listrik satu bulan, diancam untuk dicabut aliran kilometernya.

Semua yang kita lupa itu bukan tanpa sebab. Tapi, karena informasi dan peristiwa terus diulang, kita kembali kepada sifat kita yang paling purba-lupa. Lupa bukan karena terjadi secara natural. Tapi karena pikiran dan waktu kita dirampas tanpa kita sadari. Dan, begitulah tingkat keberhasilannya.

Jangan pikir macam-macam. Saya mengungkap ini bukan karena saya mengajak untuk berhenti mencari informasi tentang politik. “Buta yang terburuk adalah buta politik” kata Bertolt Brecht. Lagian, sudah tugas kita awasi para pejabat itu. Uang kitalah yang mereka pakai.

Tapi, kita tidak boleh dialihkan dari hal substansial. Terutama manipulasi para buzer di media sosial. Penderitaan warga akibat bencana dan salah urus negara adalah fokus kita. Warga bantu warga. Itu pokoknya. Kita harus belajar dari Brazil, terutama gerakan politik anak mudanya di sosial media.

Mereka menendang Flavio Bolsonaro-anak Jair Bolsonaro, mantan presiden Brazil yang dijatuhi hukuman akibat konspirasi dan kudeta militer.

Gerakan mereka sangat sederhana. Tidak membagikan informasi. Tidak menggunakan tagar. Tidak membuat video kritik. Tidak menyebarkan dokumentasi. Juga tidak mengajak aksi demonstrasi. Mereka hanya diam. Tidak menekan like dan komentar. Jadinya sistem buzeRp milik Flavio Bolsonaro yang disokong oligarki, macam Donald Trump, tidak terindeks algoritma.

Karena itu, kita harus hati-hati. Anak muda di Brazil sudah memberi petunjuk agar kita tidak mudah dialihkan. Politik harus tetap konsisten pada kemanusiaan. Bukan pada dagelan yang dipertontonkan berulang, yang sebenarnya mencoba mencerabut kita dari empati kemanusiaan.

Akal sehat harus digunakan. Arahnya cuma satu, bagaimana kebijakan negara memastikan warga mendapat air bersih, listrik yang tidak mati, lingkungan yang sehat dan pemulihan bencana yang massif, struktural terbuka dan berkelanjutan.

Karena melihat Indonesia, tidak bisa hanya dari Jakarta. Atau dari gedung pemerintah yang menggelar konferensi pers. Sering-seringlah melihat ke NTT, Kalimantan, Papua, Aceh yang dikepung bencana. Juga ke kota ini, yang aneh karena membiasakan diri dari pemadaman listrik dan perang kelompok dan tidak pernah protes.

Karena disitulah, kita akan menemukan bentuk dan wajah Indonesia yang lebih kontekstual. Saya percaya, kemajuan negara itu tidak diukur dari seberapa sukses pejabat dalam pertarungan politik, lalu mempertahankan kekuasaan-dengan cara dan metode apapun.


Kemajuan itu terbukti pada dampak bukan dari slogan. Memastikan anak tidak minum air keruh, tidak ada keluarga yang dibiarkan menderita akibat bencana, dan warga yang kehilangan rasa aman di rumah dan kampungnya sendiri.

Barangkali kita harus ketinggalan informasi: penyadapan presiden, polemik ijazah Jokowi dan anaknya-agar tetap berpikir sehat. Bukan untuk tidak peduli, tapi agar kita dapat kembali kepada realitas yang sesungguhnya yang ada di kesehariaan dan sekitar kita.

Ketika kita sering ikut campur dengan tontonan yang sebenarnya menipu kita, dan lupa pada penderitaan sekitar kita, maka disitulan kita kehilangan kendali atas kesadaran dan diri kita sendiri.

Comment