Makassar, Netral.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi menyatakan Sulawesi Selatan siap menjadi simpul produksi dan distribusi pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kesiapan tersebut ditopang potensi produksi pangan daerah, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Hal itu disampaikan Fatmawati saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Jumat, 23 Oktober 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok Pangan untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, serta perwakilan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perbankan, BUMN, pelaku usaha, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua.

Fatmawati mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Komoditas unggulan yang dihasilkan daerah ini meliputi beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, dan hasil perikanan.

Menurutnya, potensi produksi tersebut perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang efisien agar pasokan dari daerah surplus dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan. Karena itu, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada konektivitas antardaerah dan efisiensi rantai pasok.

“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan,” ujar Fatmawati.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan melalui program tahun jamak (multiyears) Tahun Anggaran 2026. Pembangunan tersebut disertai pengembangan jaringan irigasi untuk memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Fatmawati juga menyoroti tantangan distribusi pangan, terutama keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan tingginya biaya logistik angkutan laut. Kedua persoalan tersebut berpotensi menghambat kelancaran pasokan, keterjagaan kualitas komoditas, serta memengaruhi keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

“Melalui GPIPS ini kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, khususnya perluasan Kerja Sama antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan kita, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, dan infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan,” katanya.

Bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov Sulsel terus memperkuat pengendalian inflasi melalui empat kerangka utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui TPID.

Fatmawati turut menyampaikan bahwa dukungan Kementerian Pertanian melalui program Optimasi Lahan Rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah membantu petani memitigasi dampak kekeringan akibat El Nino.

Program-program tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah risiko iklim.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan GPIPS Sulampua 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan di kawasan timur Indonesia.

Pelabuhan Makassar menjadi lokasi kegiatan karena perannya sebagai pintu gerbang distribusi pangan ke berbagai wilayah di kawasan tersebut.

Menurut Thomas, gejolak harga pangan tidak hanya tercermin dalam angka inflasi, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga bahan pangan dapat mengurangi daya beli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulampua, yang terdiri atas tiga pilar, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.

Karsa Daya berfokus pada penguatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana dan prasarana produktif serta akses pembiayaan perbankan.

Karsa Sambung diarahkan pada perluasan kerja sama antardaerah, penguatan distribusi, dan efisiensi biaya logistik.

Sementara itu, Karsa Tata menitikberatkan pada penguatan kelembagaan pangan, kerja sama pelaku usaha, sekolah lapang iklim, serta pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.

Thomas menambahkan, sejumlah praktik baik telah dikembangkan di kawasan Sulampua, di antaranya modernisasi peternakan melalui sistem closed house di Sulawesi Selatan, program Taksi Nelayan berbasis koperasi di Gorontalo, serta Mini Distribution Center untuk memperpendek rantai pasok pangan.

“Ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pangan, penyederhanaan regulasi, serta penguatan koperasi dan fasilitas penyimpanan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

Ia menilai, produksi yang melimpah harus diimbangi dengan sistem distribusi yang efisien agar petani memperoleh harga yang layak dan konsumen tetap dapat membeli pangan dengan harga terjangkau.

Pengembangan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan penguatan koperasi dinilai dapat membantu menyerap hasil panen saat produksi melimpah, kemudian menyalurkannya kembali ketika pasokan berkurang.

Amran juga memaparkan berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian, termasuk penyederhanaan penyaluran pupuk, peningkatan produksi pangan, dan pengembangan hilirisasi komoditas untuk memperkuat kemandirian pangan serta energi.

Adapun Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa kelancaran pasokan merupakan faktor penting dalam pengendalian inflasi pangan. Menurutnya, tantangan distribusi di wilayah Sulampua membutuhkan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta BUMN logistik, termasuk Pelindo, Pelni, dan ASDP.

Ia menyampaikan bahwa penguatan kerja sama antardaerah perlu disertai target yang terukur, mulai dari volume pasokan dan efisiensi biaya distribusi hingga dampaknya terhadap harga pangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi disparitas harga antarwilayah sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Melalui GPIPS Sulampua 2026, pemerintah dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat konektivitas pangan, memperluas kerja sama antardaerah, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Bagi Sulawesi Selatan, upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan peran daerah sebagai sentra produksi sekaligus simpul distribusi pangan di kawasan Indonesia Timur.