MAKASSAR – Upaya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir untuk mengurangi dualisme kepengurusan organisasi kepemudaan mendapat dukungan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan.

Langkah pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dinilai menjadi momentum untuk memperkuat persatuan pemuda Indonesia sekaligus mendorong organisasi kepemudaan agar lebih fokus pada pengembangan potensi generasi muda.

Sebelumnya, Erick Thohir melalui keterangan pers di kantor Kemenpora, Kamis (22/10/2026), menyampaikan bahwa pemerintah mendorong proses pemilihan pengurus organisasi kepemudaan yang lebih transparan melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan.

Dalam keterangannya, Erick menjelaskan bahwa hasil kongres organisasi kepemudaan dapat disampaikan kepada Kemenpora untuk diverifikasi dan diregistrasikan bersama Kementerian Hukum.

Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi munculnya kongres tandingan yang berpotensi memicu perpecahan dalam organisasi.

Koordinator Bidang I KNPI Sulsel, Hasrul Kaharuddin, menyambut baik langkah tersebut.

Ia menegaskan, dukungan diberikan baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari organisasi kepemudaan.

“Keputusan Menpora untuk menyudahi dualisme harus kita dukung. Saya yakin Menpora bukan bermaksud untuk mengintervensi organisasi, tetapi lebih kepada menjaga keutuhan dan persatuan pemuda,” ujar Hasrul.

Pria yang akrab disapa Bung Arul itu mengatakan, dualisme kepengurusan KNPI di tingkat pusat telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada terpecahnya konsolidasi pemuda di Indonesia.

Ia menilai, perbedaan kepengurusan yang berkepanjangan berpotensi menciptakan jarak antarkelompok pemuda, bahkan dapat memicu perselisihan di antara sesama organisasi.

“Harapan kita, seluruh organisasi kepemudaan atau OKP bisa mendukung upaya pemerintah dalam penyatuan ini, apalagi KNPI di pusat sudah lima ketua umum,” katanya.

Secara terpisah, Ketua DPD I KNPI Sulsel, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah untuk mengakhiri dualisme organisasi kepemudaan.

Anggota DPRD Sulsel itu berharap Kemenpora dapat menjalankan langkah tersebut secara konsisten agar proses penyatuan kepengurusan berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai elemen pemuda.

Menurut Fadel, persatuan organisasi kepemudaan penting agar agenda pembangunan kepemudaan dapat berjalan lebih optimal.

“Dengan demikian, pemerintah dan organisasi kepemudaan dapat memperluas kolaborasi dalam menyiapkan generasi muda yang berdaya saing.” katanya.

Ia berharap upaya tersebut tidak berhenti pada penyelesaian persoalan dualisme kepengurusan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi organisasi kepemudaan untuk kembali berfokus pada pengembangan kapasitas, kolaborasi, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan masa depan Indonesia. (*)