Jeneponto, Netral.co.id – Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB-HPMT) Periode 2026-2028 menginisiasi gerakan pengabdian berbasis riset bertajuk Lontara Project PB-HPMT.

Mengusung tema “Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” proyek ini hadir menjawab minimnya realisasi substansial Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selama ini dinilai hanya mengejar eksistensi lembaga.

Project Manager Lontara Project, Muh. Palangkey Yusrie, mengungkapkan, Lontara Project dirancang untuk mengembalikan peran mahasiswa sebagai katalisator pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya daerah, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Rangkaian utama kegiatan Research and Public Education Project dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2026,” ucapnya.

Uniknya, PB-HPMT membagi lokasi pengabdian berdasarkan representasi geografis Jeneponto, yakni Desa Marayoka sebagai wilayah pegunungan (hulu) dan Desa Mallasoro sebagai wilayah pesisir (hilir).

Palangkey menjelaskan, hasil observasi awal tim Lontara Project di Desa Marayoka pada bersama Kepala Desa Marayoka dan dua Kepala Dusun setempat mengungkap sejumlah fakta lapangan yang kontradiktif.

“Di sektor pertanian, Marayoka memiliki potensi komoditas sukun yang melimpah dan berpotensi diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti tepung sukun. Namun potensi tersebut terhambat tiga masalah klasik, minimnya literasi pengolahan bahan mentah, sempitnya akses jaringan pasar, dan keterbatasan permodalan,” tambahnya

Kondisi serupa terjadi di pasar mingguan desa. Meski ramai dikunjungi warga dari luar desa, pasar tersebut belum memiliki ikon komoditas unggulan yang menjadi daya tarik dan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Polemik paling pelik justru terjadi di sektor pariwisata. Destinasi wisata unggulan Bulu Pengka yang menjadi primadona pendaki, justru memicu friksi ego sektoral.

Terdapat tiga pos registrasi berbeda yang berjalan sendiri-sendiri tanpa komunikasi dan tata kelola profesional. Akibatnya, potensi PADes dari sektor wisata tidak terserap optimal.

“Selain itu, tim juga menemukan friksi agraria terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat yang berbenturan dengan konsensus perluasan wilayah, serta belum adanya sistem pengelolaan sampah yang memadai,” jelasnya.

Senada, Project Controller Lontara Project PB-HPMT Aji Sukman mengatakan, guna menjawab problematika tersebut, Lontara Project menyiapkan intervensi berbasis solusi. Untuk persoalan agraria dan hutan lindung, akan digelar penyuluhan hukum kolaboratif dengan melibatkan LBH, BPN, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian.

Sementara untuk penataan wisata Bulu Pengka, tim akan melakukan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian, edukasi Sapta Pesona, hingga pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

“Untuk hasil observasi awal ini, saya berharap menjadi salah satu acuan bagi narasumber untuk merumuskan materi yang linear dengan kondisi di lapangan,” ungkap Aji Sukman

Kata Aji, Sebelum diterjunkan, para relawan akan mengikuti Bootcamp pada 24-25 Oktober 2026. Bootcamp tersebut akan menghadirkan sejumlah pemateri dari lembaga nasional seperti Greenpeace hingga CELIOS, guna mempertajam daya analisis dan instrumen pemberdayaan yang aplikatif di lapangan.

“Seluruh data dan temuan lapangan dari Lontara Project nantinya akan diaktualisasikan menjadi proposal dan rekomendasi kebijakan yang akan didorong ke pemerintah daerah sebagai acuan perumusan program pembangunan yang tepat sasaran bagi Kabupateny Jeneponto,” pungkasnya.