Pilrek UNM Ditunda, Antara Ambisi dan Marwah

Kabar resmi itu akhirnya datang juga. Pilrek UNM 2027-2031 ditunda. Senat UNM pada 2 November 2026 mengumumkan penghentian tahapan penyaringan. Surat Ditjen Dikti Kemendiktisaintek 30 Oktober 2026 jadi alasannya.

Dr. Muhammad Asdar, Alumni S3 Sosiologi UNM. (Foto: Netral.co.id/F.R)

Makassar, Netral.co.id – Kabar resmi itu akhirnya datang juga. Pilrek UNM 2027-2031 ditunda. Senat UNM pada 2 November 2026 mengumumkan penghentian tahapan penyaringan. Surat Ditjen Dikti Kemendiktisaintek 30 Oktober 2026 jadi alasannya.

Saya tidak terkejut. Sejak demonstrasi mahasiswa di Makassar dan Jakarta beberapa hari lalu, aroma penundaan memang sudah tercium kuat.

Tujuh nama sudah siap: Sukardi Weda, Andi Aslinda, Eko Hadi Sujiono, Suwardi Annas, Arifin Manggau, Hasmyati, Ismunandar. Nomor urut sudah di tangan. Visi-misi sudah disusun rapi untuk 2-3 November. Mimpi untuk masuk 3 besar pada 4 November sudah di depan mata.

Lalu semua itu dibekukan.

Apa yang salah?

Kita harus berani jujur. Pilrek UNM 2024 dibatalkan karena skandal. Seharusnya 2026 ini menjadi Pilrek pemulihan. Ternyata luka lama belum sembuh.

Dua isu besar terus menghantui:

Pertama, soal netralitas. Ketika panitia dan senat diragukan kenetralannya, sejak awal proses sudah kehilangan kepercayaan.

Kedua, soal kepatuhan hukum. Putusan MA soal WR II yang sudah inkrah tapi tak dieksekusi adalah preseden buruk. Itu menjadi amunisi bagi siapa saja yang ingin melaporkan UNM ke pusat.

Maka ketika Inspektorat turun, jangan salahkan pelapor. Salahkan sistem yang memberi ruang untuk dilaporkan.

Di tengah situasi ini, saya melihat satu tesis lama saya kembali relevan:

UNM adalah gudangnya profesor, tetapi langka negarawan kampus.

Profesor kita banyak. Hampir setiap minggu ada pengukuhan. Tapi negarawan kampus? Langka.

Negarawan kampus adalah mereka yang di saat seperti ini tidak sibuk menuduh siapa yang melapor, tidak sibuk mencari kambing hitam, tapi sibuk menenangkan.

Negarawan kampus tahu, jabatan rektor itu bukan piala. Ia adalah amanah untuk menjaga marwah 30.000 mahasiswa dan 1.200 dosen.

Jika tujuh kandidat ini mampu menunjukkan kenegarawanan dengan berkata: “Saya hormati proses audit, saya siap diklarifikasi, dan saya minta pendukung saya tetap sejuk”, maka penundaan ini justru akan melahirkan pemimpin yang kuat.

Tapi jika penundaan ini diisi dengan saling serang, lobi senyap ke Jakarta, dan perang opini di WhatsApp, maka kita hanya akan mengulang sejarah: rektor terpilih tapi kampus terbelah.

Berpikir positif hari ini bukan dengan kalimat motivasi kosong. Berpikir positif yang rasional adalah memahami bahwa penundaan ini adalah filter.

Filter untuk memisahkan mana pemburu jabatan dan mana penjaga kampus.

Comment