Jakarta, Netral.co.id — Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menyoroti lemahnya koordinasi dalam kabinet pemerintahan Prabowo yang berdampak pada ketidaksepahaman arah kebijakan ekonomi antar kementerian.

Ia mencontohkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengenai rencana insentif diskon tarif listrik sebesar 50%.

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa kementeriannya tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan tersebut.

“Dengan struktur kabinet yang sangat besar dan fungsi yang tersebar luas, tumpang tindih tugas serta kurangnya komunikasi antarlembaga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan,” ujar Yose, Selasa 3 Juni 2025.

Baca Juga : Presiden RI, Prabowo Subianto Siap Evakuasi Korban Genosida Di Palestina

Ia juga menilai bahwa dominasi aktor politik dalam kabinet, termasuk ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri, telah menimbulkan persaingan internal yang justru menghambat koordinasi dan sinergi.

“Alih-alih bekerja bersama, banyak kementerian tampak berlomba-lomba mengambil inisiatif tanpa koordinasi yang memadai,” tambahnya.

Yose turut menyayangkan minimnya pendekatan teknokratik dalam perumusan kebijakan. Ia menyebut bahwa banyak kebijakan disusun tanpa landasan analisis data dan bukti ilmiah yang kuat, melainkan didorong oleh motif politik atau rivalitas antar kementerian.

“Sering kali kebijakan diumumkan secara terburu-buru, lalu dibatalkan hanya dalam hitungan minggu karena tidak matang,” pungkas Yose.