Netral.co.id – Ada yang terasa ganjil ketika tanah Kalimantan yang dahulu dikenal dengan kehijauannya perlahan harus bernapas dalam kepulan asap. Bagi sebagian orang, Kalimantan mungkin hanya hamparan hutan tropis yang luas di peta Indonesia. Bagi kami yang lahir dan tumbuh di tanah Borneo, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan. Ia adalah ruang kehidupan, sumber penghidupan, identitas masyarakat, dan warisan yang seharusnya dijaga.
Ironisnya, wilayah yang selama ini dikenal dengan kekayaan hutan dan keanekaragaman hayatinya justru berulang kali berhadapan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Asap menyelimuti langit bukan hanya mengganggu pandangan, juga menjadi pertanda adanya persoalan ekologis yang belum benar-benar diselesaikan.
Karhutla di Kalimantan bukan sekadar bencana musiman yang selesai ketika hujan turun. Pada November 2026, sejumlah wilayah masih menghadapi proses pemadaman. Kementerian Kehutanan melaporkan pada 14 November, kebakaran di Desa Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, masih berlangsung pada lahan gambut dalam, termasuk kebakaran bawah permukaan.
Sementara itu, BNPB pada 15 November mencatat masih terdapat sekitar 254,89 hektare lahan yang harus ditangani di Kalimantan Tengah. Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan hutan. Kementerian Kesehatan mencatat 401.586 kasus ISPA akibat karhutla secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota hingga 2 November 2026. Angka tersebut memperlihatkan bahwa krisis ekologis juga merupakan persoalan kesehatan masyarakat.
Tanah Gambut dan Kerentanan Ekologis Kalimantan
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah keberadaan lahan gambut di Kalimantan. Gambut merupakan ekosistem terbentuk dari akumulasi material organik selama waktu yang sangat panjang. Ia berfungsi menyimpan karbon dalam jumlah besar sekaligus menjaga keseimbangan tata air.
Ketika gambut dikeringkan melalui pembangunan kanal atau mengalami perubahan fungsi lahan, kelembapannya berkurang dan risiko kebakaran meningkat. Berbeda dengan kebakaran pada tanah mineral, api di lahan gambut dapat merambat di bawah permukaan sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan.
Kondisi ini menjelaskan mengapa hujan tidak selalu mampu mengakhiri kebakaran gambut. Persoalannya bukan hanya api yang terlihat di permukaan, tetapi juga bara yang masih tersembunyi di dalam tanah. Ketika gambut terbakar, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dilepaskan ke atmosfer dan menghasilkan asap yang mengancam kesehatan manusia serta memperburuk krisis iklim.
Perkebunan Sawit, Pembukaan Lahan, dan Evaluasi Pembangunan
Pembahasan karhutla juga perlu diarahkan pada perubahan tata guna lahan, termasuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Perlu ditegaskan bahwa pohon sawit bukan penyebab langsung kebakaran. Persoalan muncul ketika pembukaan perkebunan dilakukan dengan mengubah ekosistem gambut, membangun kanal drainase, dan mengeringkan lahan yang seharusnya tetap terjaga kelembapannya.
Penelitian mengenai lahan gambut Indonesia menunjukkan bahwa gambut yang dikeringkan memiliki kepadatan titik panas hingga 13 kali lebih tinggi dibandingkan gambut yang tidak memiliki kanal drainase (Environmental Research Letters, 2025). Artinya, persoalan yang perlu dievaluasi bukan hanya komoditas sawit, tetapi juga lokasi perkebunan, kesesuaian fungsi ekosistem, sistem pengelolaan air, serta proses pembukaan lahannya.
Tidak semua kawasan gambut layak dijadikan perkebunan. Kawasan dengan fungsi lindung harus dipertahankan, sedangkan pemanfaatan kawasan budidaya harus tunduk pada ketentuan perlindungan gambut. Lebih jauh, pembukaan lahan tidak harus dilakukan dengan cara membakar. Pemerintah telah mengatur pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan tanpa pembakaran melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018. Karena itu, praktik pembakaran tidak seharusnya dinormalisasi sebagai konsekuensi pembangunan perkebunan.
Evaluasi Tata Kelola dan Respons Pemerintah
Pemerintah sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah, mulai dari operasi pemadaman darat dan udara, pembasahan gambut, hingga penegakan hukum terhadap perusahaan. Pada Agustus 2026, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan di Kalimantan setelah menemukan kebakaran pada areal yang mereka kelola dengan total luas 1.511,55 hektare.
Pada September 2026, pemerintah juga mengumumkan pencabutan izin lima perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Langkah tersebut patut dicatat, tetapi perlu dievaluasi dari sisi konsistensi dan hasil pemulihannya.
Sebab, ketika pada November kebakaran gambut masih ditangani di Kalimantan Tengah, muncul pertanyaan apakah kebijakan pencegahan telah berjalan efektif atau justru masih terlalu berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi.
Pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika api membesar. Pengawasan izin, pemeriksaan konsesi, pemulihan hidrologi gambut, dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas dalam pengumuman, tetapi tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.
Kalimantan Bukan Sekadar Objek Eksploitasi
Sebagai putra daerah, saya memandang persoalan ini juga menyangkut hak masyarakat atas ruang hidupnya. Hutan memiliki hubungan historis, sosial, ekonomi, dan kultural dengan masyarakat adat maupun masyarakat lokal. Ketika hutan terbakar, masyarakat kehilangan lebih dari sekadar pepohonan: sumber penghidupan, ruang budaya, kualitas udara, dan jaminan keberlanjutan generasi berikutnya ikut terancam.
Di sinilah ketimpangan pembangunan perlu dipertanyakan. Siapa yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan, dan siapa yang harus menghirup asap ketika lingkungan rusak?
Data 401.586 kasus ISPA akibat karhutla di tujuh provinsi menjadi pengingat bahwa masyarakat, terutama anak-anak dan lansia, turut menanggung konsekuensi dari krisis ini. Bahkan, Kementerian Kehutanan melaporkan 15 relawan dan petugas penanganan karhutla gugur dalam menjalankan tugasnya pada 2026. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, merupakan gambaran tentang manusia yang harus menanggung harga dari persoalan ekologis.
Karhutla di Kalimantan memperlihatkan jika krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan tata kelola sumber daya alam dan orientasi pembangunan. Kita tidak dapat terus membanggakan kekayaan alam apabila gagal menjaga keberlanjutannya.
Sebagai mahasiswa dan kader Himpunan Mahasiswa Islam, persoalan ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual, keumatan, dan kebangsaan. Konsep khalifah fil ardh mengingatkan bahwa manusia memiliki amanah untuk merawat bumi, bukan mengeksploitasinya tanpa batas. Karena itu, membela lingkungan bukan sekadar aktivitas sosial, termasuk upaya mempertahankan ruang kehidupan dan keadilan bagi masyarakat.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan kawasan gambut, mengevaluasi izin perkebunan yang berada di kawasan rentan, melakukan restorasi tata air, serta memastikan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar.
Perusahaan harus menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar dan bertanggung jawab atas pencegahan serta pemulihan kerusakan di wilayah kelolanya. Sementara itu, mahasiswa dan masyarakat sipil perlu terus mengawal kebijakan lingkungan.
Sebagai putra daerah, saya tidak ingin generasi setelah saya mengenal Kalimantan hanya melalui cerita tentang hutan yang dahulu hijau, sungai yang dahulu jernih, dan udara yang dahulu dapat dihirup tanpa rasa khawatir.
Kalimantan tidak seharusnya hanya diwariskan dalam bentuk kekayaan yang pernah dimiliki, tetapi juga dalam kondisi alam yang tetap mampu menopang kehidupan. Jangan sampai suatu hari nanti, yang tersisa dari kemegahan hutan Borneo hanyalah cerita tentang pepohonan yang pernah berdiri dan abu diwariskan oleh keserakahan manusia.

Comment