Makassar, Netral.co.id – Sekretaris Umum HMJ Manajemen Haji dan Umrah UIN Alauddin Makassar (MHU), Kahlil Abram, menyatakan dukungannya terhadap imbauan resmi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) terkait eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada operasional penerbangan menuju dan dari Arab Saudi.

Kahlil menilai langkah yang diambil pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah umrah Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan.

“Kami memandang imbauan Kemenhaj sebagai langkah preventif yang tepat. Dalam situasi yang tidak menentu, ketenangan dan kepatuhan terhadap arahan resmi menjadi kunci utama,” ujar Kahlil dalam keterangannya.

Ia menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Menurutnya, koordinasi antara Kemenhaj RI, Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara terukur dan profesional.

Sebelumnya, Kemenhaj RI mengimbau masyarakat yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk mempertimbangkan penundaan sementara hingga kondisi kawasan benar-benar kondusif. Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut bukan pembatalan ibadah, melainkan strategi mitigasi risiko demi menjamin keselamatan warga negara Indonesia.

Kemenhaj RI bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan perwakilan RI di Arab Saudi juga disebut terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan perlindungan, fasilitasi layanan, serta kepastian informasi bagi seluruh jemaah.

Sebagai mahasiswa di bidang manajemen haji dan umrah, Kahlil turut mengajak mahasiswa menjadikan situasi ini sebagai refleksi pentingnya tata kelola krisis (crisis management) dalam penyelenggaraan ibadah. Menurutnya, dinamika global menuntut sistem pelayanan yang adaptif, responsif, dan berbasis mitigasi risiko.

“Momentum ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan haji dan umrah tidak hanya soal teknis keberangkatan, tetapi juga kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat berskala internasional,” tambahnya.

Ia juga mengimbau keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang dan memastikan informasi yang diperoleh bersumber dari saluran resmi, baik melalui PPIU maupun pernyataan pemerintah. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dinilai berpotensi memperkeruh keadaan.

Di akhir pernyataannya, Kahlil menegaskan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah serta mendorong peningkatan literasi kebijakan publik di kalangan mahasiswa agar mampu memahami isu-isu haji dan umrah secara komprehensif, baik dari aspek regulasi, manajemen operasional, maupun dinamika geopolitik global.

“Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami percaya pemerintah terus bekerja maksimal untuk memastikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia,” tutupnya.