Jakarta, Netral.co.id – Keberadaan Board of Peace (BoP) kembali menjadi sorotan setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Sejumlah kalangan mempertanyakan efektivitas organisasi yang diklaim sebagai wadah perdamaian tersebut.

Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Shofwan Al Bhana, menilai serangan militer tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen perdamaian dari sebagian anggota BoP.

“Indonesia perlu meninjau keanggotaannya di BoP, karena dua anggota BoP menunjukkan bahwa minat mereka adalah dominasi kawasan, bukan perdamaian,” ujar Shofwan, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat strategis dan konsistensi prinsip organisasi tersebut dengan politik luar negeri Indonesia.

Senada, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, mendesak pemerintah agar mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia di BoP. Ia mempertanyakan arah dan desain organisasi tersebut dalam konteks perdamaian Palestina.

“Apakah strategi BoP tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina?” ujarnya.

MUI menilai serangan AS bersama Israel terhadap Iran menjadi indikator bahwa dinamika di dalam BoP tidak sepenuhnya mencerminkan semangat de-eskalasi.

“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP, karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina,” tegas Anwar.

Lebih lanjut, ia menyebut situasi tersebut tidak dapat dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Karena itu, seluruh negara dinilai memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan perlindungan warga sipil dan mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.