Makassar, Netral.co.id – Menyikapi dinamika dan situasi yang berkembang di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, Panitia Pelaksana Sulawesi Bike Week (SWBW) 2025 bersama Pengurus HDCI Kota Makassar telah melakukan serangkaian diskusi dan silaturahmi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran acara.

Dari berbagai masukan, saran, hingga opsi yang dipertimbangkan bersama, akhirnya panitia dengan persetujuan Pengurus HDCI Makassar selaku tuan rumah memutuskan untuk menunda pelaksanaan SWBW 2025 yang sejatinya dijadwalkan pada 5-6 September 2025 di Anjungan Pantai Losari.

“Keputusan yang telah kami ambil ini adalah keputusan yang berat, tapi ini demi menjaga kondusifitas Kota Makassar yang makin hari makin membaik,” ujar Amirul, Ketua Panitia SWBW 2025.

Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan semua pihak, termasuk panitia, Event Organizer, Pengurus HDCI Makassar, dewan pembina HDCI Makassar, Pemerintah Kota, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta stakeholder lainnya.

Penundaan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Panitia menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor, UMKM, pengisi acara, dan pihak terkait lainnya yang telah menyiapkan diri demi kesuksesan SWBW 2025.

“Ya, hari ini juga akan kita sampaikan ke pihak sponsor bahwa kegiatan SWBW 2025 resmi kita tunda,” tambah Amirul.

Sehubungan dengan isu kehadiran Ketua Umum HDCI Pusat, Bapak Ahmad Sahroni, panitia menegaskan bahwa beliau memang tidak dijadwalkan hadir.

“Jauh hari Ketum Sahroni sudah menyatakan ketidakhadiran beliau, jadi memang tidak ada agenda beliau akan hadir,” tegas Amirul.

Konfirmasi ketidakhadiran itu telah diterima panitia jauh sebelum persiapan acara dimulai dan juga telah mendapat konfirmasi resmi dari Pengurus Pusat HDCI.

Atas nama Panitia Pelaksana, Pengurus HDCI Makassar, serta seluruh stakeholder terkait, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi mempersiapkan SWBW 2025.

Mengingat bahwa kegiatan ini adalah Sulawesi Bike Week pertama di Indonesia, panitia berharap keputusan penundaan ini dapat dipahami oleh seluruh pihak sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.