Netral.co.id, Makassar – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar) desak Makassar New Port (MNP) segera lengkapi perizinan.

Pasalnya, MNP sendiri belum lama ini diresmikan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo sebagai pelabuhan terbaik di Indonesia bagian timur.

Kendati demikian, Badko HMI Sulselbar menilai MNP ada dugaan pencemaran lingkungan beserta Dokumen Persetujuan Kesesuaian Penggunaan Kawasan Ruang Laut (PKKPRL) yang dianggap tidak dilengkapi dalam pembangunan Makassar New Port oleh PT. Pelindo IV (Makassar).

Ketua Bidang Lingkungan Hidup Badko HMI Sulselbar, Ahmad Muzawir Saleh menyampaikan tuntutan utama mengenai PKKPRL dan pengelolaan lingkungan akibat reklamasi dilakukan pembangunan MNP sendiri.

Baca Juga : Presiden Resmikan RS Kemenkes Makassar, Pj Gubernur Prof Zudan: Ini Berkah untuk Sulsel

“Kami datang mempertanyakan dokumen PKKPRL Makassar New Port, serta menyoroti banyaknya dampak lingkungan yang dianggap tidak mampun diselesaikan oleh pihak Pelindo IV, akibat dampak reklamasi laut dalam pembangunan MNP,” tegas Ahmad kepada Netral.co.id, Senin sore, 7 Oktober 2024.

Menurut Ahmad Muzawir dapat dilihat di sepanjang pesisir reklamasi MNP dipenuhi dengan limbah baik itu limbah plastik maupun lainnya.

Bukan hanya itu, reboisasi kawasan laut juga terlihat sangat tidak bekerja maksimal, dan justru terlihat terkesan adanya pembiaran kerusakan akibat dampak reklamasi turut berdampak besar terhadap terjadinya sedimentasi, dan penyusutan air laut menyebabkan kerusakan ekosistem.

Baca Juga : Ketum Badko HMI Sulselbar : Kapolda Sulsel Punya Tantangan Besar

“Kita turun aksi sebagai bagian dari pengawalan, tentunya MNP ini juga merupaka salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diresmikan sendiri Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

“Maka kami dari Badko HMI Sulselbar memiliki kewajibat untuk melakukan hak pengawasan terkait kelengkapan izin, dan juga pencemaran lingkungan hidup yang terjadi akibat proses rekalamasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Bidang PTKP Badko HMI Sulselbar, Muhammad Amri juga jenderal lapangan aksi ini katanya akan terus berlanjut hingga persoalan izin PKPRL terselesaikan, serta dibarengi dengan pengendalian lingkungan hidup baik.

“Aksi akan tetap kita laksanakan untuk menuntut MNP memenuhi kewajibannya, jika memang izin dan juga pengendalian lingkungan hidup tidak dilakukan dengan semestinya, maka kita akan pastikan untuk memblokade aktivitas MNP yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar,” tuntutnya.